Beritasulsel.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, banyak yang menyampaikan protes kepadanya, karena penerima bantuan sosial (bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran
Risma pun mengungkapkan, komplain karena yang menerima Bansos lebih banyak keluarga Pak Desa dan Pak Lurah. Menurutnya, hal itu terjadi karena data penerima bansos yang ada tidak terukur
“UU data (penerima manfaat) itu ada di Pemda, kemudian Pemda meminta ke Desa atau Kelurahan. Kami banyak dikomplain. Kacau, karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya yang dimasukkan dalam data,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (16/6/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, Risma mengatakan, saat ini Kemensos melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan progres pemutakhiran datanya, capaiannya sudah 90%.
“Sekarang pembenahan datanya sudah 90%. Kami sedang melakukan pemetaan pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” tutur Risma.
Nantinya data penerima bansos, kata Risma, akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.
“Kedepan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tandasnya. (*)
