Parepare, Sulsel – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) akan melakukan verifikasi dan validasi ulang tenaga non ASN hasil pendataan yang diumumkan pada 8 Oktober 2022. Itu karena tenaga outsourcing tidak lagi dimasukkan dalam pendataan.
Tenaga outsourcing itu antara lain, pengemudi, tenaga kebersihan, keamanan, petugas laundry, pramusaji, pramu tamu, dan petugas sapu jalan.
Kepala BKPSDM Kota Parepare, Adriani Idrus mengatakan, BKN meminta untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang, karena ada beberapa data yang masuk ke sistem tidak memenuhi syarat pendataan tenaga non ASN seperti outsourcing itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sopir, tenaga kebersihan, keamanan, petugas laundry, pramusaji, dan pramu tamu diminta dihapus, karena bukan target yang perlu didata. Itu langsung masuk outsourcing,” kata Adriani Idrus, Senin, 10 Oktober 2022.
BKPSDMD Parepare mendata ada kurang lebih 200 peserta pendataan verifikasi data itu ditolak oleh BKN karena masuk outsourcing. BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali pendataan non ASN itu. Hal itu sesuai sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.
“Kemarin ada 1.656 tenaga non ASN hasil pendataan yang kami umumkan. Dari 1.656 orang itu ada yang masuk outsourcing. Itu kurang lebih 200 orang yang sudah kami input. Namun, kami belum bisa delegasikan jumlah pastinya karena kami masih mau menghitung ulang,” ungkap Adriani.
Adriani mengungkapkan, alasannya memasukkan jabatan outsourcing itu, karena berdasarkan surat dari KemenPANRB meminta dilakukan verifikasi dan validasi tenaga non ASN.
“Saat kami melihat di sistem BKN itu ada. Awalnya ada nama jabatan pengemudi, tenaga kebersihan, keamanan, petugas laundry, pramusaji, pramu tamu, dan petugas sapu jalan, sehingga kami input. Namun BKN melihat tim SKPD di daerah kebanyakan melakukan kesalahan, karena melihat nama jabatan itu dalam sistem, sehingga mereka hapus. Nama jabatan itu sebelum tanggal 30 September sudah terhapus,” terang Adriani.
Adriani menekankan, sebelum pengumuman prafinalisasi, BKN menghapus tentang outsourcing itu di dalam sistem. Jadi ini terjadi bukan hanya di Parepare.
Sementara terkait sanggahan pasca pengumuman hasil pendataan tenaga non ASN pada 8 Oktober 2022, sudah ada 14 sanggahan yang masuk di BKPSDMD Parepare per 10 Oktober 2022, dari batas akhir masa sanggah 12 Oktober 2022. “Sanggahan ini mereka hanya mengunggah SK di aplikasi, dan fisiknya diserahkan ke BKPSDMD,” tandas Adriani. (*)
