Parepare, Sulsel – Pemerintah Kota Parepare optimis dapat mempertahankan status Kota Layak Anak (KLA), tahun ini. Bahkan, Parepare menarget dapat naik kelas dari kategori Madya ke Nindya.
Hal itu diungkapkan oleh Walikota Parepare, HM Taufan Pawe dalam verifikasi lapangan hybrid yang dilakukan Tim Verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara virtual di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare. Selasa, 15/6/2021.
Menurut Taufan Pawe, dirinya optimis meraih hal itu karena selain menerbitkan peraturan daerah sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak, juga kebijakan alokasi penganggaran pemenuhan hak-hak anak yang meningkat tiap tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tercatat, tahun 2019, ujar Taufan bahwa Pemkot Parepare mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11.4 miliar untuk 22 kegiatan anak, dan tahun 2020 meningkat signifikan menjadi Rp 87,13 miliar lebih untuk 306 kegiatan.
Lanjutnya, star awal kepemimpinannya sejak Oktober 2013 lalu, pihaknya konsen dalam hal pemenuhan hak-hak anak.
10 potret hak-hak anak dalam PBB (hak bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, status kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan peran dalam pembangunan) telah berhasil diwujudkan dalam kepemimpinan Wali Kota Parepare ke-17 ini.
“Sejak star 2013 tepatnya Oktober, berusaha berpikir hak-hak dasar anak dan pemberdayaan perempuaan harus memiliki payung hukum sehingga kami sudah memiliki Perda No 12 tahun 2015 terkait perlindungan perempuan dan anak. Dan saat ini kita sementara mengkaji hadirnya Perda Kota Layak Anak. Tidak berhenti sampai di sini, kami terus berinovasi dalam melahirkan Habibie kecil dan Ainun kecil di Kota Cinta BJ Habibie dengan perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan hak-hak anak,” ujar Taufan Pawe.
Selain regulasi, Pemerintah Kota Parepare juga melibatkan peran anak dan perempuan dalam pembangunan, yakni dalam kegiatan musrenbang anak dan musrenbang perempuan.
Program pendidikan dalam melahirkan anak-anak cerdas dan berkarakter sebagai tonggak identitas kota santri dan ulama diimplementasikan melalui program mondok pesantren selama sepekan dan Majelis Anak Sholeh. Hak bermain anak pun tak luput perhatian pemerintah.
Dalam virtual itu, Ketua Tim Penggerak PKK Parepare, Hj Erna Rasyid Taufan juga ikut menyampaikan sejumlah program PKK yang dikerjasamai sejumlah stakeholder dalam mendukung Parepare Kota Layak Anak, seperti memantau kondisi kantin sekolah bebas dari bahan makanan berbahaya, penanaman pohon, majelis anak sholeh dan sejumlah program lainnya. (*)
