Beritasulsel.com — Wali Kota Parepare Tasming Hamid menjadi sorotan publik setelah membawa 147 pejabat dan staf Pemerintah Kota Parepare dalam kunjungan kerja (kunker) ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Perjalanan dinas tersebut menuai kritik karena dinilai tidak lazim dan berpotensi membuat roda pemerintahan di Parepare berjalan tidak optimal. Tidak hanya itu, kunjungan selama 4 hari tersebut kesannya “liburan” dan dinilai grogoti anggaran daerah.
Sorotan keras datang dari anggota DPRD Parepare, Andi Muhammad Fudail. Ia menyebut hampir seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ikut dalam kunker yang berlangsung selama empat hari tersebut.
“Kita juga tidak tahu secara pasti siapa saja yang berangkat karena hampir semua OPD ikut berangkat,” kata Fudail, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Fudail, kejadian ini bukan kali pertama dilakukan Pemkot Parepare. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya, perjalanan dinas serupa ke Surabaya juga sempat menimbulkan kesan pemerintahan kosong karena pejabat inti berada di luar daerah secara bersamaan.
“Ini terulang kembali kedua kalinya. Kemarin pernah kejadian ke Surabaya, kayaknya pemerintahan kosong. Wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah tidak berada di pusat birokrasi,” ujarnya.
Fudail menegaskan bahwa perjalanan dinas merupakan hal yang wajar, namun seharusnya tidak dilakukan secara berombongan oleh seluruh pejabat penting.
Menurutnya, perlu ada pembagian peran agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
“Kalau wali kota berangkat, wakil wali kota atau sekda harus tinggal. Begitu juga sebaliknya. Supaya pemerintahan tetap berjalan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran pimpinan daerah di tengah masyarakat. “Masyarakat perlu melihat bahwa pemerintahan itu tetap ada. Struktur kepemimpinan itu kan tiga, dan itu penting,” lanjutnya.
Atas hal tersebut, Fudail mengaku telah mengusulkan kepada DPRD Parepare untuk memanggil seluruh pejabat mitra komisi guna menjelaskan hasil kunjungan kerja tersebut. Evaluasi dinilai perlu agar perjalanan dinas itu memiliki manfaat yang jelas.
“Setelah mereka kembali, saya sudah usulkan ke ketua dan teman-teman di komisi agar mengundang SKPD mitra untuk sekaligus kita evaluasi,” katanya.
Ia juga menyoroti transparansi anggaran perjalanan dinas tersebut. Fudail mempertanyakan sumber dan penggunaan anggaran, termasuk biaya konsumsi dan akomodasi rombongan.
“Kami juga tidak tahu anggaran yang digunakan. Tidak mungkin juga makan minum di sana itu masing-masing pakai anggaran sendiri,” ujarnya.
“Tidak mungkin juga wali kota tidak mentraktir Forkopimda,” tambahnya.
Diketahui, rombongan kunker tersebut berjumlah 147 orang. Dalam data rombongan, tercatat sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut didampingi istri dan staf masing-masing. Selain itu, terdapat pula nama-nama staf yang diikutkan untuk kegiatan sepak bola serta beberapa nama tanpa keterangan jabatan yang jelas.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare, Anwar Amir, membenarkan adanya kunjungan kerja tersebut. Ia menyebut agenda utama rombongan adalah berkunjung ke Pemerintah Kota Balikpapan.
“Iya, agendanya hari ini ke Pemkot Balikpapan,” kata Anwar, Jumat (23/1/2026).
Anwar menjelaskan, kunjungan kerja itu bertujuan untuk mempelajari penataan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengelolaan perusahaan daerah, serta sistem perparkiran.
“Agenda kunjungan kerja dengan tiga poin yang ingin dicapai, yaitu penataan UMKM, pengelolaan perparkiran, dan pengelolaan perusahaan daerah,” jelasnya.
Namun, Anwar enggan mengungkapkan secara rinci jumlah peserta kunker. Ia hanya menyebut rombongan terdiri dari unsur SKPD dan Forkopimda.
“Unsur yang hadir dari Forkopimda dan SKPD. Sampai besok agendanya, Minggu pulang,” katanya. ***
