Ketua Umum Front Pemuda Advokasi Masyarakat Sulawesi Selatan (FPAM Sul-Sel), Misbah, mengkritik pedas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng atas penyelenggaraan rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Bantaeng ke-771, termasuk Festival Butta Toa 2025 yang dijadwalkan menghadirkan pertunjukan berskala besar dan sejumlah artis nasional.
Menurut Misbah, pemerintah daerah telah salah menentukan prioritas.
“Ditengah kondisi warga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, meningkatnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta tekanan biaya hidup, pemerintah justru memilih menggelar acara mewah dan seremonial berbiaya besar,” kata Misbah. Kamis (27-11-2025).
“Pemerintah sibuk menyiapkan gemerlap panggung dan festival, tetapi lupa bahwa rakyatnya sedang kehilangan pekerjaan. Ini bukan sekadar salah urus. Ini adalah kegagalan membaca jeritan masyarakat,” tegas Misbah.
Dalam tiga kuartal terakhir, lanjut kata pemuda berambut gondrong itu, Kabupaten Bantaeng mengalami salah satu gelombang PHK terbesar di Sulawesi Selatan, khususnya di sektor industri smelter.
“Krisis itu berdampak pada ribuan keluarga, menurunkan daya beli masyarakat, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi di Bantaeng,” ujarnya.
“Di saat rakyat kebingungan mencari pekerjaan, pemerintah malah menambah kebingungan itu dengan pesta besar. Ini jelas tak berperasaan,” gerutu Misbah.
Ia juga mengatakan bahwa situasi nasional saat ini sedang dihantam perlambatan ekonomi dan ancaman resesi global.
“Pemerintah pusat secara tegas telah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran, mengurangi belanja yang tidak berdampak langsung, menunda kegiatan seremonial, dan fokus pada perlindungan tenaga kerja serta stabilitas fiskal,” kata Misbah.
Misbah menilai dalam situasi nasional yang genting seperti ini, pemerintah daerah harusnya mencontoh kebijakan efisiensi nasional, bukan justru bergerak ke arah sebaliknya.
“Ketika negara berhemat, Bantaeng malah berboros-boros. Ketika pusat memperingatkan ancaman resesi, Bantaeng sibuk menyiapkan panggung konser. Ini ironi yang menyakitkan bagi rakyat,” kata Misbah.
Festival Butta Toa 2025 yang dirancang sebagai acara besar dengan hiburan dan bintang tamu bukanlah masalah jika kondisi ekonomi daerah stabil. Namun menurut Ketua Umum FPAM Sulsel itu, waktu pelaksanaannya tidak tepat dan tidak peka terhadap realitas sosial.
Misbah menegaskan bahwa penggunaan anggaran untuk event besar seharusnya dipertimbangkan ulang, mengingat:
– Masih banyak keluarga korban PHK menunggu kepastian bantuan.
– UMKM lokal sedang merosot penjualannya.
– Kebutuhan pangan dan harga komoditas meningkat.
– Pengangguran di Bantaeng naik signifikan.
– Belum ada program pemulihan ekonomi daerah yang jelas.
“Untuk apa pesta besar jika rakyat yang harusnya dirayakan justru sedang kesulitan makan? Pemerintah daerah seharusnya harusnya peka melihat kondisi rakyat di Bantaeng, bukan merayakan euforia perataan hari jadi yang berlebihan diatas penderitaan rakyat,” kritik Misbah.
“Jangan tutupi krisis dengan panggung, karena masyarakat tidak butuh musik. Masyarakat Bantaeng butuh kepastian hidup,” kata Misbah.
Berikut peringatan keras dari Misbah (Ketua Umum FPAM Sulsel) kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng:
“Panggung Festival Butta Toa akan padam dalam satu malam. Tetapi luka rakyat yang di-PHK akan bertahan bertahun-tahun. Pemerintah yang menutup mata dari penderitaan rakyat adalah pemerintah yang perlahan kehilangan legitimasi”.
“Jika Pemerintah Kabupaten Bantaeng terus menertawakan kesusahan rakyat dengan pesta yang tidak relevan, maka sejarah yang akan mencatat bukan kemeriahannya, tetapi kegagalannya”.
FPAM Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini dan tidak akan diam ketika suara rakyat diabaikan oleh pemerintah daerah.(***)
