Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE. 18/April/ 2019.
Beritasulsel.com Sengkang WAJO – Rapat Koordinasi mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP ) atau yang biasa disebut CSR dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Wajo, Kamis 18 April 2019.
Hadir dalam Rapat ini Wakil Bupati Wajo, Kepala OPD, Plt. Bapeda Kabupaten Wajo, Kepala Bagian setda Wajo serta Perwakilan OPD di Kabupaten Wajo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Plt.Bappeda Kabupaten Wajo Andi P. Rukka , S.IP., M.Si yang memandu Rapat terkait CSR, menyampaikan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan adalah program dan kewajiban bagi setiap perusahaan yang aktif di suatu daerah.
Dengan menyisihkan sebagian laba dari perusahaannya untuk masyarakat atau daerah, sebab mereka mengambil keuntungan di daerah tersebut, sehingga perusahaan mempunyai kewajiban atas CSR tersebut. Disebutkan CSR yang dikelola selama ini, yang diberikan oleh perusahaan kurang terarah.
Sambutan Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE mengatakan, baik di Indonesia ataupun di luar Negeri, CSR menjadi komitmen dalam perusahaan dan merupakan budaya perusahaan, diatur dalam perundang-undangan, dan merupakan tanggung jawab sosial perusahaan guna meningkatkan kualitas lingkungan yang bermanfaat.
Hingga saat ini di Kabupaten Wajo ada sekitar 15 sektor usaha, 92 perusahaan, memberikan dukungan berkelanjutan di Kabupaten Wajo, tapi di Wajo belum berjalan normatif, agar CSR di Wajo lebih dioptimalkan.
Pemerintah harus mengontrol CSR dari perusahaan, berharap dapat memahami karakteristik berpikir perusahaan, juga harus dipahami dalam pembenahannya tinjau ulang CSR, sehingga bisa menjembatani kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat, sebelum diundang perusahaan yang bersangkutan agar dibentuk timnya dulu, H. Amran, SE menutup sambutannya.
Kepala PTSP Drs. Andi Bau Manussa, M.Si menyampaikan bahwa kalau berbicara tentang CSR di Kabupaten Wajo, maka belum ada yang terdaftar dana dananya jadi ketika memberikan bantuan langsung tanpa koordinasi, jadi ketika perusahaan tidak menggelontorkan dana CSRnya , maka dana tersebut dikembalikan ke pusat.
Jadi harus dihitung hitung dana CSR dari setiap perusahaan, besaran CSR dari setiap perusahaan, dana yang akan dikeluarkan, apa melalui rekening atau program kegiatan perlu ada peta potensi Kabupaten Wajo terkait CSR, ungkapnya.
Lebih lanjut Plt. Bappeda Kabupaten Wajo Andi P. Rukka, S.IP., M.Si menyampaikan bahwa Ada dua yang perlu dibentuk terkait CSR itu sendiri yaitu forum dan pengendali , dan perlu ditetapkan besaran dari CSR dari setiap perusahaan terkait daerah atau masyarakat yang ditempati perusahaannya .(A2M)
Sumber,Humas Pemkab Wajo
