Beritasulsel.com, Makassar – Larangan unjuk rasa Polda Sulsel menjelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden RI yang mulai ditetapkan sejak 15-20 Oktober mendatang mendapat reaksi dari akitivis Makassar.
Salah satunya berasal dari Jendral Pusat Serikat Anak Bangsa, Cikang, menurutnya Direksi Polri mengenai larang unjuk rasa tersebut bertetangan dengan amanat Undang-undang No.9 Tahun 1998.
“aksi unjukrasa meruapakan hak konstitusional setiap warga negara dan telah dilindungi undang-undang” Ungkap Cikang. Selasa, 15/10/2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu menurutnya, “aksi demonstrasi itu sah-sah saja, bisa dilakukan kapan saja serta dimana saja, asalkan demonstrasi yang dilakukan masih normatif,” jelasnya (wisram)
