BERITASULSEL.COM,BULUKUMBA–Puluhan warga Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba kembali gelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Bulukumba, Senin 31 Juli 2023.
Aksi penolakan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di sungai balantieng Desa Batukaropa itu sudah sering kali dilakukan warga setempat, namun hingga saat ini tambang tersebut tetap beroperasi.
Polemik penambang nakal yang dilakukan PT. Cahaya Purnama itu terkesan tidak mempedulikan penolakan warga setempat. Pasalnya, sejak perusahaan tersebut melakukan aktivitas pertambangan, warga Desa Batukaropa sudah berulang kali melakukan aksi penolakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi penolakan tersebut, mulai dari Memboikot lokasi pertambangan, Aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bulukumba berulang kali, unjuk rasa di Mapolres Bulukumba, hingga unjuk rasa di Polda Sulsel juga telah dilakukannya. bahkan warga telah melayangkan surat resmi penolakan tambang tersebut ke Presiden RI. Namun sayangnya penambang nakal tersebut tetap beroperasi.
Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat Batu Karopa Bersatu, H.Yunus mengatakan usai pihaknya melayangkan surat resmi penolakan tambang Ke Presiden RI, katanya, telah terjun langsung Balai Sungai meninjau lokasi pertambangan tersebut.
“Orang Balai kemarin telah meninjau, dan kata orang Balai lokasi ini memang tidak layak untuk menambang, kalau ada lagi yang melakukan aktivitas pertambangan disini, laporkan dan akan kami minta tangkap,” Kata H. Yunus menjelaskan hasil pertemuannya dengan orang Balai beberapa minggu lalu.
Namun sayangnya beberapa hari usai kunjungan dari Balai Sungai, nakalnya, para penambang tersebut kembali lagi malakukan aktivitas pertambangan. Hal itu membuat gejolak pada warga Desa Batu karopa, dan kembali lakukan unjuk rasa di Mapolres Bulukumba mereka menilai pihak penegak hukum tidak berdaya dihadapan Pt. Cahaya Purnama.
Dalam aksi tersebut, Rijal selaku Korlap menduga ada kongkalikong antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Penegak Hukum, sehingga Aktivitas pertambangan tersebut tidak bisa dihentikan.
“Kami datang kesini untuk meminta perlindungan hukum sebagaimana tugas aparat dalam menertibkan tambang ilegal di bulukumba terkhusus di desa kami Batu Karopa,” Tegas Rijal.
Rijal mengatakan, kalau aktivitas pertambangan terus dibiarkan, maka puluhan Hektar sawah terancam gagal, warga akan kesulitan mendapatkan air bersih, lalu bagaimana petani di Desa Batu karopa menyambung hidupnya.
Menurutnya, akibat galian dari penambang yang sudah meluas dan dalam di bantaran sungai balantieng, debit air tidak lagi dapat mencapai puncak irigas bendungan sehingga air tidak bisa mengalir pada irigasi persawahaan di Desa tersebut.
“Tambang ini tidak ada sama sekali manfaatnya untuk warga Desa Batu karopa, malah membuat kesengsaraaan dan penderitaan di Desa kami,” Pungkasnya.
“Tidak ada alasan, pihak penegak harus menutup tambang yang ada di Desa Batu karopa.” Tegas dia.
Sayangnya, aksi unjuk rasa itu tak diindahkan pihak kepolisian, tak satupun dari pihak Polres Bulukumba yang menerima aspirasi dari warga tersebut.
Jenderal Lapangan, Tri Wahyudi menyayangkan Kapolres Kabupaten Bulukumba yang tidak dapat menemui massa aksi, Kata Wahyudi, itu sudah kali kedua pihaknya melakukan unjuk rasa di depan Mapolres Bulukumba Namun, Kapolres Bulukumba tidak pernah menemui para pendemo.
“Sebelumnya, hari kamis lalu kami datang ditempat ini membawa tuntutan yang sama, tapi Kapolres Bulukumba tidak menemui kami, tapi melalui salah satu anggota Polres Bulukumba mengatakan nanti hari senin Kapolres bisa bertemu dengan kami,” Jelas Tri.
“Dan hari ini kami datang sesuai janji, tapi dimana Kapolres Bulukumba,” Tambah Tri.
Sekedar diketahui Kapolres Bulukumba AKBP Supriyanto, S.I.K, M.Si merupakan Kapolres yang baru menjabat beberapa minggu yang lalu.
