Beritasulsel.com — Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan Pelatihan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 dan Pelatihan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) versi 2.3 kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP lingkup Pemkab Bulukumba di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa, (04/03/2019)
Penerapan aplikasi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 untuk memudahkan tugas dan wewenang PPK.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah, Andi Buyung Saputra mengatakan, pelatihan dilakukan untuk melahirkan PPK yang profesional dan prosedural. Memahami aplikasi portal SPSE dan SIRUP sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebab pemahaman pengembangan kapasitas pengadaan barang dan jasa mutlak diperlukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bakat dan pengetahuan dalam bidang barang dan jasa dibutuhkan untuk menghasilkan output terampil dalam memberikan pengetahuan barang dan jasa pada pengguna aplikasi,” ungkapnya.
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto dalam sambutannya berharap pelatihan dapat mewujudkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Komitmen dan upaya membangun kapasitas PPK, kata Tomy sangat penting, untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga tidak ada bias dan distorsi penginputan pada berjalannya aplikasi.
Selain itu, upaya ini dilakukan untuk memproteksi atau menghindarkan dari ruang penyalahgunaan dalam mengupgrade akuntabilitas dan transparansi penyelenggara.
“PPK itu, bukan lahan untuk mencari honor kegiatan tapi yang perlu disadari, jabatan itu adalah amanah dan tanggung jawab dari Aparatur Sipil Negara yang harus diemban dengan baik. Ini perlu diapresiasi, sebab yang menjadi PPK adalah dia yang memiliki kapasitas teknis dan skill di SPSE dan SIRUP,” ujarnya.
Tomy berharap, para pejabat memahami secara baik proses pengadaan barang dan jasa, serta senantiasa ada sinergi unit layanan dan pejabat barang dan jasa di OPD sehingga tujuan penyelenggara PBJ berjalan efektif dan efisien.
“Berdasarkan pengalaman, tidak ada sinkronisasi antara unit kerja dengan pejabat pejabat pengadaan sehingga tidak termanfaatkan dengan efektif yang pada akhirnya prosesnya terhambat,” katanya. (Idul/BSS)
