Wajo, Sulsel – Masyarakat sipil, ormas dan aliansi mahasiswa turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Omni Buslaw) yang diduga mengkhianati kedaulatan rakyat di Kabupaten Wajo, Jumat (9/10).
Sejak pagi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa memilih titik kumpul di Lapangan Merdeka Sengkang. Selanjutnya dua perkantoran vital menjadi tempat demonstran menyampaikan aspirasinya. Di kantor DPRD Wajo, ada PMII menyampaikan orasi penolakan terhadap “UU Cilaka” ini. Aksi demonstran di kantor wakil rakyat ini dipantau langsung oleh Ketua DPRD Wajo, H. Andi Alauddin Palaguna dan Kapolres Wajo, AKBP Muh. Islam Amrullah, S. Ik.
Di tempat terpisah, aksi demonstran masyarakat sipil, ormas, dan mahasiswa juga menyampaikan orasi di Kantor Bupati Wajo. Penyampaian orasi ini disaksikan oleh Wakil Bupati Wajo H. Amran SE, Sekda Wajo, H. Amiruddin A. Amiruddin A., S.Sos, MM dan sejumlah staf Pemda Wajo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai mendengarkan orasi Mahasiswa, Wakil Bupati Wajo, H. Amran SE langsung memberi respon dengan naik di atas mobil demonstran didampingi Sekda Wajo, H. Amiruddin A.
Wakil Bupati yang berlatarbelakang pengusaha ini, menanggapi tuntutan demonstran tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Dihadapan ratusan demonstran Wakil Bupati Wajo menyampaikan sikapnya secara kelembagaan. “Saya ini Wakil Bupati Wajo. Saya adalah Ketua Tripartit Kabupaten Wajo. Tidak usah diragukan lagi Tripartit adalah organisasi yang mengurus hak-hak pekerja, dan hak-hak parah buruh yang ada di Kabupaten Wajo. Insya Allah apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa akan kami perjuangkan, ” tegas H. Amran, menjawab aspirasi demonstran.
Menurut Presiden BEM STIH Lamaddukelleng, Ishar Iskandar, mahasiswa bereaksi keras menolak UU Cipta Kerja atau Omni Buslaw karena DPR dan pemerintah telah mengkhianati amanah penderitaan rakyat. “Karena rakyat adalah pemilik kedaulatan maka mahasiswa menolak dengan tegas UU “Cilaka” Omni Buslaw yang tidak mengakomodir kepentingan rakyat,” ujar aktivis HMI ini.(PRD)
