Parepare, Sulsel – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi melarang penjualan dan konsumsi obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara waktu. Larangan ini berlaku untuk semua jenis obat dalam bentuk sirup, termasuk vitamin cair.
Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menindaklanjuti larangan itu dengan mengeluarkan surat edaran berupa instruksi kepada seluruh apotek dan toko obat di Parepare untuk sementara tidak menjual obat sirup.
Memastikan instruksi itu berjalan, tim dari Dinas Kesehatan Parepare turun melakukan pengawasan di apotek dan toko obat di Parepare, Kamis, 20 Oktober 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Kesehatan Parepare, Rahmawaty Natsier SKM MKes melalui Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Parepare, Kasna SST MKeb mengatakan,
instruksi tidak menjual obat sirup kepada seluruh apotek dan toko obat ini karena terjadinya peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (atypical progressif acute kidney injury) yang terjadi pada anak umur 0 sampai 18 tahun, dan mayoritas pada usia Balita.
“Kami tadi turun melakukan pengawasan di apotek-apotek dan toko obat, sudah ada yang menurunkan obat-obat sirup yang dipajangnya. Kami berterima kasih atas bantuan dan kerjasamanya,” kata Kasna.
Dinkes Parepare mengeluarkan instruksi Nomor 000/1812/Diskes per 19 Oktober 2022, tentang larangan sementara penjualan obat sirup menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tanggal 18 Oktober 2022 perihal kewajiban penyelidik epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak.
Dalam surat itu diinstruksikan kepada seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (*)
