Jika Benar Wali Kota Parepare Bilang “Jurnalis Halal Darahnya”, Itu Bukan Candaan, Itu Ancaman

Penulis:
Muhammad Sabir Rahman (Pemerhati Jurnalis)

Beritasulsel.com – Saya tegaskan di awal: sampai hari ini saya belum menemukan rekaman video atau klarifikasi resmi dari Pemkot Parepare yang membenarkan ucapan itu. Tapi karena isu ini sudah beredar luas di Parepare dan membuat jurnalis resah, opini ini saya tulis dengan asumsi: jika benar ucapan itu keluar dari mulut seorang kepala daerah, maka ini masalah serius.

Dan harus kita bahas.

Lihat Juga:

Proyek Revitalisasi Sekolah Bernilai Miliaran Rupiah, Ke Mana Pengawasan DPRD Parepare?

Ini Bukan Soal Tersinggung, Ini Soal Nyawa

Dalam budaya kita, kalimat “halal darahnya” bukan kalimat biasa.

Di Bugis, itu artinya orang itu sudah boleh dibunuh, sudah tidak ada lagi harga dirinya, sudah boleh diapa-apakan. Itu bahasa perang. Bahasa siri’ yang paling keras.

Lihat Juga:

Anomali Pindah Partai dan Pragmatisme Kepartaian

Ketika kalimat itu diucapkan oleh orang biasa di warkop, itu sudah berbahaya. Apalagi ketika diucapkan oleh seorang Wali Kota, seorang pejabat negara yang punya kekuasaan, punya pengikut, punya massa.

Jurnalis itu bukan musuh. Jurnalis itu bekerja untuk publik. Kalau ada berita yang salah, ada mekanismenya: hak jawab, hak koreksi, lapor ke Dewan Pers, gugat ke pengadilan. Bukan dengan menghalalkan darahnya.

Secara Hukum, Ini Bisa Kena Pidana

Lihat Juga:

Revitalisasi Sekolah Parepare Disorot, RAB dan Nasib Material Bekas Jadi Tanda Tanya

Negara kita negara hukum, kita bicara pakai hukum.

a. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18 ayat (1):
“Setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers, diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta”.

Ancaman “halal darahnya” jelas bentuk penghalangan. Jurnalis jadi takut meliput. Itu sudah menghambat kemerdekaan pers.

b. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 482 tentang Pengancaman:
Barang siapa mengancam dengan kekerasan, bisa dipidana. Apalagi jika ancaman itu diucapkan di depan umum oleh pejabat.

c. UU ITE:
Jika ucapan itu menyebar lewat video/media sosial dan menimbulkan kebencian, bisa masuk penghasutan.

Jadi ini bukan sekadar etika. Ini ada konsekuensi hukumnya.

Wali Kota Adalah Simbol Kota, Bukan Preman

Parepare ini kota kecil tapi punya nama besar. Kota BJ Habibie. Kota pendidikan. Kota yang selama ini dikenal ramah, religius, dan menghargai siri’.

Seorang Wali Kota seharusnya jadi penyejuk. Ketika dia marah kepada wartawan, dia harusnya menunjukkan lempu’ (kejujuran) dan pesse (empati), bukan menunjukkan kekuasaan.

Kalau pemimpin sudah bilang “halal darahnya” kepada jurnalis, apa jadinya kalau pendukungnya meniru? Apa jadinya kalau ada oknum yang benar-benar menganiaya jurnalis dan beralasan “kami hanya menjalankan perintah Wali Kota”?

Pemimpin yang baik itu, dikritik dia jawab dengan data. Bukan dijawab dengan ancaman.

Untuk Jurnalis Parepare: Jangan Takut, Tapi Tetap Profesional

Buat teman-teman jurnalis di Parepare, saya paham rasa takutnya. Tapi jangan mundur.

Kalau kalian mundur karena ancaman, maka yang menang adalah kekuasaan yang anti kritik.

Yang harus dilakukan:
1. Simpan bukti. Rekam, simpan link, simpan saksi. Jangan sampai bukti hilang.
2. Lapor ke organisasi profesi. PWI Parepare, IJTI Sulsel, AJI Makassar, dan Dewan Pers harus turun tangan. Ini bukan masalah satu wartawan, ini masalah kemerdekaan pers.
3. Tetap berimbang. Jangan balas ancaman dengan berita yang juga memprovokasi. Tetap tulis dengan cek dan ricek. Itu yang membedakan jurnalis dengan buzzer.
4. Minta perlindungan hukum. Kalau ancaman berlanjut, lapor ke Polres Parepare. Negara wajib melindungi jurnalis.

Apa yang Harus Dilakukan Wali Kota?

Kalau memang ucapan itu benar, solusinya hanya satu: Minta maaf secara terbuka dan tulus.

Bukan klarifikasi yang muter-muter seperti “itu hanya bercanda” atau “dipelintir media”. Kalau salah, akui salah. Orang Bugis itu menghargai orang yang berani mappasilauka siri’ memulihkan harga diri yang sudah dilukai.

Minta maaf kepada:
– Jurnalis yang bersangkutan secara langsung
– Organisasi pers di Parepare
– Publik lewat konferensi pers resmi

Dan yang paling penting: Jangan ulangi.

Karena kalau ini dibiarkan, besok atau lusa akan ada lagi pejabat yang bilang hal yang sama kepada jurnalis, mahasiswa, aktivis atau kepada siapa saja yang berani mengkritik.

Kita boleh tidak sepakat dengan berita. Kita boleh marah dengan judul berita. Tapi kita tidak boleh menghalalkan darah orang yang menulisnya.

Parepare tidak boleh dikenal sebagai kota yang pemimpinnya mengancam wartawan atau siapa saja yang memberikan kritik, Parepare harus dikenal sebagai kota yang pemimpinnya berani dikritik.

Kebebasan pers itu bukan hadiah dari Wali Kota. Itu amanat UUD 1945 Pasal 28F.
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Olehnya itu, tidak ada satu pun pejabat termasuk kepala daerah yang boleh mencabutnya dengan kalimat “halal darahnya”. (*)