Beritasulsel.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar mengecam pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang dinilai bernuansa provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Pernyataan tersebut disampaikan Tasming saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di Kantor Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).
Dalam pernyataannya di hadapan sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Parepare, Tasming menyinggung media yang dinilainya kerap memberitakan hal negatif tentang pemerintahannya, meskipun media tersebut memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah.
Tasming mempertanyakan sikap media yang tetap mengkritik pemerintah melalui pemberitaan, padahal menerima kontrak kerja sama atau iklan dari pemerintah daerah.
Bahkan, dalam pernyataannya, Tasming melontarkan ungkapan bernada ancaman dengan menyebut, “halal darahnya itu”, serta menggunakan istilah “Bali Bella” yang dalam konteks pernyataannya merujuk pada jurnalis atau media yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
“Tidak ada Bali Bella, ya. Di agama saya juga enggak ada ‘Bali Bella’, halal darahnya itu,” ujar Tasming dalam rekaman pernyataannya.
Ia juga mengingatkan jajaran pemerintahannya agar lebih tegas terhadap media yang dinilainya tidak sejalan dengan pemerintah, meski mengakui tidak semua media bersikap demikian.
Menanggapi pernyataan tersebut, AJI Makassar melalui siaran pers pernyataan sikap resminya mengecam keras ucapan Tasming. Organisasi profesi jurnalis itu menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan jurnalis, khususnya di Kota Parepare dan Sulawesi Selatan secara umum.
AJI Makassar menegaskan, sebagai pimpinan daerah sekaligus pelayan publik, Tasming Hamid beserta jajaran pemerintahannya semestinya bersikap terbuka dan menerima kritik yang disampaikan jurnalis berdasarkan fakta.
Menurut AJI, penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui kerja-kerja jurnalistik.
AJI juga mengingatkan bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, bukan untuk kepentingan pemerintah maupun penguasa.
“Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah,” tegas AJI Makassar dalam pernyataan sikapnya.
Lebih lanjut, AJI menilai upaya mengontrol atau mengatur kerja-kerja jurnalis, melakukan intimidasi, hingga menghalang-halangi tugas jurnalistik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Atas dasar itu, AJI Makassar mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi Wali Kota Parepare Tasming Hamid, bahkan memberikan sanksi tegas atas pernyataannya yang dinilai bernuansa provokatif dan berpotensi mengganggu kemerdekaan pers.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan, bersama Koordinator Bidang Advokasi AJI Makassar, Isak Pasabuan.
AJI berharap pemerintah daerah menghormati kemerdekaan pers dan memahami bahwa kritik serta kontrol sosial melalui pemberitaan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. (*)
