Beritasulsel.com – Anggota DPRD Kota Parepare, Sappe, mengkritik model penyelenggaraan event lokal yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai, event yang mengatasnamakan pemberdayaan UMKM justru masih membebani pelaku usaha dengan biaya sewa fasilitas.
“Kalau hanya event-event lokal yang mendistribusikan UMKM tetapi dengan catatan harus sewa tenda dan lain sebagainya, saya kira itu hal yang keliru,” ujar Sappe, Selasa (3/2/2026).
Selain menyoroti persoalan UMKM, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyinggung dicoretnya Festival Salo Karajae dari daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Menurutnya, hal tersebut menjadi catatan buruk bagi kinerja Pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota Tasming Hamid.
“Saya secara pribadi sangat menyayangkan Festival Salo Karajae gagal lolos di event nasional Kementerian Pariwisata. Seharusnya Pemkot bisa mempertahankan ini,” kata Sappe.
Ia membandingkan pengelolaan Festival Salo Karajae pada masa kepemimpinan Wali Kota Parepare sebelumnya, Taufan Pawe, dengan pemerintahan saat ini.
Menurut Sappe, di era Taufan Pawe festival tersebut menjadi agenda tahunan yang konsisten digelar dan mampu menarik wisatawan.
“Di era Pak Dr HM Taufan Pawe itu menjadi kegiatan tahunan dan wajib dilaksanakan. Ketika di pemerintahan sekarang tidak masuk lagi, maka itu tidak menjadi suatu kegiatan yang wajib,” ujarnya.
Sappe menduga terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan Festival Salo Karajae terakhir yang berdampak pada penilaian di tingkat nasional.
“Mungkin ada kekeliruan yang terjadi pada saat pelaksanaan Festival Salo Karajae yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintahan Tasming Hamid,” katanya.
Ia pun meragukan posisi Parepare sebagai kota event apabila kegiatan berskala nasional yang telah rutin digelar justru tidak mampu dipertahankan.
“Di sini ada pola pikir yang keliru. Seharusnya dipertahankan karena ini sudah masuk event nasional, masuk dalam Kementerian Pariwisata,” tegasnya.
Menurut Sappe, status event nasional tidak hanya berkaitan dengan citra daerah, tetapi juga berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi dan geliat UMKM lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Parepare, Iskandar Nusu, membenarkan bahwa Festival Salo Karajae telah diusulkan untuk masuk KEN 2026, namun tidak lolos kurasi.
“Iya, pengusulan Festival Salo Karajae, tidak lolos KEN 2026,” ujar Iskandar, Senin (26/1).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kurasi Kemenpar, festival tersebut mendapat catatan terkait skala kegiatan dan belum adanya pelibatan event organizer (EO).
“Barangkali itu juga perlu ada penambahan item kegiatan. Intinya ada pelibatan EO,” jelasnya.
Pemkot Parepare, kata Iskandar, diminta untuk mengembangkan Festival Salo Karajae agar memiliki gaung yang lebih luas. Pelibatan EO diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan skala kegiatan.
“Yang menjadi catatan, kita diminta bekerja sama dengan EO agar event itu skalanya lebih besar. Selama ini kita tidak menggunakan EO, sementara event lain bekerja sama dengan EO besar,” pungkasnya. (*)
