Beritasulsel.com — Proses lelang sejumlah kegiatan untuk tahun anggaran 2019 lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Barru dapat dipastikan bakal mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah direncanakan.
Keterlambatan sementara itu akibat dari server sistem aplikasi komputerisasi pada unit layanan pengadaan Kabupaten Barru tidak memungkinkan masuk dalam sistem aplikasi lelang sebab masih memakai sistem lama versi 3,6.
Hal itu diakui Alimuddin S, Sos, Msi, selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Barru saat ditemui di kantornya, Kamis (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sistem aplikasi sudah tidak didukung, kita punya masih sistem lama versi 3,6 sehingga pihak Pemkab Barru lakukan kerjasama dengan LKPP Kabupaten Maros,” kata Alimuddin.
Kendati demikian pihak LKPP sudah menyarankan sejak beberapa tahun lalu agar memakai sistem 4,1 dan sistem 4,2 untuk konstruksi, sayangnya pihak penentu kebijakan ketika itu tidak memaksakan untuk diperbaharui,
“yah seperti inilah keadannya, kita harus nebeng,” beber Alimuddin.
Disamping itu sesuai dengan surat LKPP, kata dia, sudah mewajibkan ULP Barru memakai sistem versi 4,3 sebab sinkron dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Dalam edarannya bagi daerah kabupaten, kota yang belum memakai sistem versi 4,3, direkomendasikan ke LKPP LPSe terdekat, makanya kami nebeng di Kabupaten Maros sebab di daerah Maros sudah sistem versi 4,3.” terang Alimuddin.
Bahkan, lanjut dikatakan Alimuddin, pihaknya sudah membawa server ke LKPP, namun kondisi untuk saat ini belum bisa, sebab dalam proses pengalihan data dari tahun 2012-2018 dan ini butuh waktu lama, namun proses instal versi 4,3 sudah ada di ULP.
“Sementara saat ini proses lelang yang sudah masuk di Maros adalah lelang kegiatan Kesbang Barru, berupa pengadaan pakaian Dinas sebanyak 1.800 pasang sebab sifatnya urgent,” kunci Alimuddin. (Ril/BSS).
