Beritasulsel.com – Polda Sulsel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel janji akan mengawal kasus politik uang yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 kepulauan Selayar Pemilu 2019.
Janji ini disampaikan oleh kedua lembaga tersebut ketika Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Sulsel menyambangi Kantor Polda Sulawesi-Selatan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Kamis, 9 Mei 2019.
Dalam kunjungannya, Kepala Bidang Advokasih aliansi AMPD Sulsel, Baharuddin yang juga merupakan mahasiswa berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, saat audiens melaporkan kepada pihak Polda dan Bawaslu Sulsel adanya dugaan praktik politik uang di Dapil 4 Selayar, yang diduga dilakukan oknum caleg dari partai PKS.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berharap praktik politik uang diusut tuntas hingga ke akar-akarnya karena hal itulah yang menyebabkan demokrasi kian cacat dari hari ke hari terutama saat moment Pemilihan.
“Polda dan Bawaslu berjanji akan mengawal kasus dugaan praktik politik uang yang terjadi di kampung saya. Salah satunya ialah kasus praktik politik uang di Dapil Selayar 4 yang diduga dilakukan oknum caleg dari PKS,” kata Baharuddin kepada wartawan.
Seperti diketahui, oknum caleg yang diduga melakukan praktik politik uang itu kini telah diproses oleh pihak Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepulauan Selayar bersama dengan barang buktinya yaitu 12 lembar amplop, berisi @300 ribu dengan CD atau kaset hasil rekaman, ujar Baharuddin.
Baharuddin yang biasa disapa Bahar menyampaikan bahwa TKPnya terjadi di lokasi Dusun Bonelambere Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu kejadian 15 april pada masa minggu tenang Pemilu 2019.
Saksi – saksi berinisial Mzk
A, Z (MTQ) dan ABM.
1. Pemilik rumah tempat transaksi
2. Penerima amplop
3. Saksi Kunci, berinisial K.
Bahar menginginkan agar pihak dari Polda Sulsel turut terlibat dalam mengawal proses kasus yang telah berjalan di Bawaslu Selayar, karena yang ditakutkan menurutnya, ialah adanya indikasi kongkalikong yang menyebabkan proses kasus bisa menjadi terhenti.
“Kita sebagai kaum intelektual sangat tidak menginginkan bila terjadi kongkalikong antara pihak oknum caleg dan Bawaslu (Selayar) makanya kami berharap agar pihak Polda ikut terlibat dalam mengawal kasus yang telah diproses saat ini,” pungkasnya.
Baharuddin mengatakan bahwa pihak Polda Sulsel sangat mengapresiasi langkah dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Sulsel (AMPD Sulsel) karena praktik politik uang yang meresahkan masayarakat memang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Pihak Polda Sulsel akan turut mengawal proses pengawalan kasus yang telah berjalan di Bawaslu Selayar.
Begitupun pihak Bawaslu juga sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang peduli dengan demokrasi di Sulsel. Sehingga pihak Bawaslu Sulsel akan turut mengawal proses hukum yang sedang berjalan di Bawaslu Selayar, tegas Bahar. (IL/BSS)