Makassar, Sulsel – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Entry Meeting BPK Sulsel Pemeriksaan Kinerja Vaksinasi dan Kinerja Pendidikan Vokasi Provinsi Sulsel secara virtual, Senin, 2/8/2021.
Hadir juga kepala Inspoktorat Sulsel, berbagai kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan lembaga pendidikan dan sekolah serta direktur rumah sakit.
Andi Sudirman Sulaiman mengatakan dengan pendampingan dan pengawalan BPK, Inspektorat Sulsel dan juga instansi lainnya untuk sistem yang lebih baik dan terpercaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tentu ini untuk melihat Sulsel jauh lebih baik. Dalam pendampingan dan pengawalan badan BPK dan tentu juga inspektorat dan instansi lainnya,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Ia memaparkan bahwa Inspektorat Sulsel telah dua kali melaksanakan audit pelaksanaan program vaksinasi pada bulan Februari dan Mei 2021. Juga telah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan BPKP Sulsel.
Terkait masalah vaksin, Sulsel telah mencapai 24 persen vaksinasi dari target 7 juta orang. Pemprov juga telah melakukan program Sulsel Kebut Vaksinasi. Gerai-gerai vaksin dihadirkan di rumah sakit milik Pemprov Sulsel.
Saat ini juga vaksin baru telah diterima, yakni Sinovac dan Moderna yang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan untuk vaksin dosis ke tiga atau sebagai booster vaksin.
Dengan keterbatasan vaksin, maka disasar wilayah-wilayah yang algomerasi yang pernah menjadi episentrum dan saat ini menjadi episentrum. Sehingga dengan kondisi cadangan vaksin dimiliki bisa membentuk herd immunity kelompok.
“Membentuk herd immunity kelompok di wilayah yang menjadi epistentum peningkatan Covid-19 yang tinggi. Termasuk misalnya Makassar, Maros, Gowa dan Takalar. Wilayah lainnya seperti Tana Toraja, Palopo termasuk Jeneponto dan daerah lain yang teridentifikasi penyebarannya tinggi,” ujarnya.
Sedangkan dalam dunia pendidikan, dengan upaya menciptakan sumber daya manusia yang matang terlatih dan terpakai.
“Jadi mereka terlatih dan terpakai, kekurangan kita di SMA/SMK ini yang saya dorong kepala dinas dan kepala bidang semuanya. Bagaimana anak-anak siswa kita terlatih dan bisa terpakai,” sebutnya.
Pemprov juga mendorong kampus-kampus termasuk Unhas dan UNM, bagaimana alumni dan luarannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan orientasi pendidikan terapan.
Sedangkan, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulsel, Paula Henry Simatupang, mengatakan saat ini bangsa Indonesia masih berada di tengah-tengah pandemi Covid-19, tetapi ini menuntut tetap menjalankan tugas-tugas, terutama dalam kerangka layanan rakyat dan publik. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Sehubungan dengan BPK sebagai salah satu kebijakan mendukung Pemerintahan yang berupaya sekuat tenaga melakukan penanganan pandemi Covid-19. BPK ikut berperan dalam rangka ikut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya yang digunakan,” kata Paula Henry.
Alasan pemeriksaan vaksinasi adalah mendukung program percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 melalui kegiatan vaksinasi. Pemberian vaksinasi Covid-19 harus dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas. Serta masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
“Jadi strateginya harus tepat sasaran, karena jumlah vaksin yang ada, dan yang harus mendapatkan vaksin tidak seimbang sehingga harus ada dipetakan sasaran prioritasnya,” sebutnya.
Adapun, alasan pemeriksaan vokasi adalah demi peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing yang merupakan salah satu prioritas RPJMN IV 2020-2024 dengan arah kebijakan diantaranya untuk meningkatkan pelibatan industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pemeriksaan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan dengan pertimbangan adanya permasalahan terkait. Di mana, tingkat pendidikan pengangguran terbanyak berlatar belakang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Selain itu, produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di bawah rata-rata ASEAN. Serta, tingkat pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya masih sangat tinggi.
“Harapan terhadap Pemda, yakni memberikan dukungan dan kerjasama atas kelancaran pemeriksaan kinerja pendahuluan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulsel,” harapannya. (*)
