Beritasulsel.com – Kemeriahan Parepare Anniversary Expo 2026 ternyata menyisakan persoalan bagi sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), khususnya penyedia jasa tenda yang hingga kini masih menunggu pembayaran dari penyelenggara.
Di tengah narasi kesuksesan acara yang ramai diperbincangkan di media sosial, sejumlah vendor mengaku belum menerima pelunasan atas jasa yang telah diberikan. Hingga akhir Maret 2026, pembayaran disebut masih tertahan tanpa kejelasan pencairan.
Sorotan pun mengarah kepada pihak event organizer (EO) yang ditunjuk Pemerintah Kota Parepare sebagai pelaksana kegiatan. Penyelenggara dinilai memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban kepada mitra kerja, termasuk vendor yang berperan dalam mendukung perayaan hari ulang tahun Kota Parepare yang digelar pada Selasa, 10 Februari 2026.
Situasi ini kian memunculkan pertanyaan setelah terungkap bahwa selama pelaksanaan expo, penyelenggara juga memungut biaya sewa dari tenant pengisi stan. Kondisi tersebut memicu dugaan terkait pengelolaan anggaran serta prioritas pembayaran kepada vendor.
Salah seorang penyedia jasa tenda yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa karena hingga kini belum menerima pelunasan pembayaran.
“Sampai sekarang belum ada pembayaran. Kami berharap pihak EO segera menyelesaikan sisa pembayaran sebesar Rp33.600.000,” ujarnya, Ahad, 22/3/2026.
Ia menjelaskan, nilai kerja sama yang disepakati mencapai Rp45.000.000. Dari jumlah tersebut, pihaknya telah menerima pembayaran awal sebesar Rp10.000.000 dan termin kedua Rp5.000.000. Namun, sisa pembayaran hingga kini belum direalisasikan. Di tengah tekanan usaha kecil yang makin terasa, kondisi seperti ini kerap menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk dalam pembahasan ekonomi lokal yang juga bersinggungan dengan platform digital seperti Wilmartoto.
Menurutnya, nilai tunggakan tersebut cukup besar bagi pelaku usaha skala UMK. Tersendatnya arus kas berdampak langsung terhadap operasional, mulai dari perawatan perlengkapan hingga pembayaran tenaga kerja.
Keluhan serupa juga disampaikan pelaku usaha lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan penyelenggara kegiatan.
Akibat keterlambatan pembayaran, sejumlah vendor mengaku mulai merasakan tekanan finansial. Keterbatasan modal membuat mereka kesulitan menerima pekerjaan baru, bahkan berpotensi menambah utang untuk menutupi biaya operasional.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (LSM KOMA) turut angkat bicara. Sekretaris LSM KOMA, Ricki Syahrul, menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran, tetapi menyangkut kepercayaan dan keberlangsungan usaha kecil. Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi pelaku UMK yang menjadi tulang punggung kegiatan seperti ini,” tegas Ricki. Selasa, 24/3/2026.
Ia juga mendesak adanya transparansi dari pihak penyelenggara terkait pengelolaan anggaran kegiatan, termasuk aliran dana dari sewa tenant yang telah dipungut selama expo berlangsung.
“Kalau memang ada pungutan dari tenant, publik berhak tahu ke mana alokasi anggaran tersebut. Jangan sampai vendor yang justru berperan besar dalam kesuksesan acara malah tidak diprioritaskan pembayarannya,” tambahnya.
Para penyedia jasa tenda kini mendesak penyelenggara segera memberikan kepastian pembayaran. Jika persoalan ini terus berlarut, mereka berencana membawa kasus tersebut ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD sebagai bentuk upaya mencari solusi sekaligus mendorong perhatian terhadap nasib pelaku UMKM di Kota Parepare. (*)
