Beritasulsel.com — BRC Table Talk seri ketiga dengan tema “Budaya Politik & Wisata Demokrasi” menghadirkan Guru Besar Bidang Politik IPDN Prof. Nurliah Nurdin dan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNHAS Dr. Hasrullah.
Tampak hadir juga Founder BRORIVAI Center, Dr. Abdul Rivai Ras yang akrab disapa Bro Rivai menjadi pemandu acara, menurutnya ada dua type yang menggambarkan kaderisasi partai politik saat ini sehingga kualitas politisi banyak dipertanyakan di ruang-ruang publik.
“Ada dua type yang menjadi persoalan saat ini, saya sebut dengan istilah Marbot (Doja) Politik dan Politik Mie Instan” Ucapnya, 10 Maret 2019 di Warunk Upnormal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa Marbot Politik yang di maksud adalah jenjang kaderisasi dipartai politik, ada beberapa politisi mulai berkarir di Partai memulai dari bawah, seperti menjadi staf, kepala sekretariat, sekretaris hingga menjadi ketua partai.
“Politisi dengan karakter seperti ini loyal terhadap partai namun kurang memahami konteks kepemimpinan secara utuh, misalnya pengambilan kebijakan dan pembuatan sebuah produk-produk hukum” Ucapnya.
Berbeda dengan Politik Mie Instan, type ini adalah kumpulan orang-orang yang memiliki modal budgeting yang cukup untuk membeli kendaraan partai agar ikut bertarung atau dipinang oleh partai mengikuti sebuah kontestasi pileg misalnya.
Namun, “secara kapasitas kurang mampu beradaptasi dan mengambil peran terhadap hal-hal yang sifatnya kepentingan publik. Biasanya type seperti ini adalah mereka yang memiliki uang lebih atau seorang keluarga pejabat. Entah bapaknya adalah Gubernur, Walikota atau seorang Bupati” Jelas Bro Rivai.
Pernyataan Bro Rivai ini tentu memberikan gambaran nyata terhadap fenomena caleg yang notabenenya bakal mengisi parlemen nanti. Apakah benar politisi yang bermunculan sekarang ada karena kualitas atau karena Marbot Politik atau Politik mie Instan ?
Apapun itu lanjutnya, proses rekrutmen politik itu harus selektif, mampu membawa perubahan, mengantarkan aspirasi rakyat disamping memiliki kapabilitas kepemimpinan serta cukup bekal wawasan dan pengetahuan politik termasuk kebijakan pembangunan. Hal ini penting bagi politisi dalam mendorong kualitas proses politik dan demokrasi di masa depan. (Sambar/BSS)
