Sejumlah proyek/pekerjaan rehabilitasi sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2022 tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bantaeng, di sorot oleh LSM dan Media.
Salah satunya adalah LSM TKP DPD Bantaeng yang melihat pelaksana lapangan seakan-akan tidak menggubris sorotan yang tertuju ke pekerjaan proyeknya.
Ketua LSM TKP DPD Bantaeng, Aidil kepada Beritasulsel.com, (Kamis, 13 Oktober2022) mengatakan bahwa masih belum ada perbaikan secara menyeluruh terhadap temuan kami di lokasi yang dilakukan kontraktor pelaksana pekerjaan. Padahal waktu pengerjaan proyek tersebut sisa beberapa hari dari batas waktu atau jadwal yang telah ditentukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini membuktikan bahwa rekanan atau pelaksana proyek DAK Dikbud Bantaeng Tahun Anggaran 2022 hanya fokus pada keuntungan yang besar dari pekerjaan itu”, kata Aidil.
“Saya bersama teman-teman akan terus melakukan monitoring untuk mengawal pelaksanaan pekerjaan proyek ini sampai selesai dengan hasil yang sesuai dengan bestek dan nilai yang tercantum pada pekerjaan itu”, tegas Ketua LSM TKP DPD Bantaeng.
“Namun, jika waktu pekerjaan telah selesai dan tidak ada perbaikan atas aduan kami terkait pekerjaan yang dilakukan pelaksana itu asal jadi (amburadul:red), maka kami akan menempuh jalur hukum”, tegas Aidil.
Aidil dan kawan-kawan yang memonitoring proyek DAK Tahun Anggaran 2022 untuk pekerjaan rehabilitasi bangunan sekolah ini, meminta agar Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng agar melakukan upaya penekanan terhadap kontraktor nakal yang bekerja sembrono (asal jadi).
“Jangan pilih kasih terhadap kontraktor! Jika kontraktor tersebut bekerja asal-asalan, tegur dan berikan peringatan keras supaya memperbaiki kesalahannya yang sengaja dilakukannya”, kata Aidil.
“Kontraktor ini ada hubungan keluarga dengan Bupati atau tidak, selama hasil kerjanya tidak sesuai dengan bestek, maka wajib untuk di tindaki”, tegas Aidil.
Ketua LSM TKP DPD Bantaeng ini juga mengatakan bahwa pelaksana pekerjaan yang sumber dananya dari DAK tahun 2022 ini, sedikit dikaitkan dengan politik lantaran adanya konsultan pengawas yang mendapat intervensi dari oknum yang merasa dekat dengan Bupati.
“Ini adalah sebuah kekeliruan jika mau melihat Bantaeng Baik. Jalankan saja pekerjaan proyek rehab itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan negara dalam melakukan upaya perubahan dan perbaikan kepentingan publik”, ungkapnya.
Aidil dan kawan-kawan meminta kepada konsultan pengawas agar lebih rutin dan lebih profesional melakukan tugasnya memonitoring hasil pekerjaan dilapangan.
“Selama itu untuk kebaikan, kenapa mesti takut?. Intinya jangan mau di intervensi terkait dengan tugasnya”, jelas Aidil.
Aidil juga berharap pada saat FHO nanti, Inspektorat lebih detail melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan disemua sekolah penerima DAK tahun 2022 di Kabupaten Bantaeng ini.
“Jika menemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek, nilai anggaran dan pekerjaannya dikerja asal jadi, maka kami berharap hasil temuan itu diserahkan ke APH”, pungkas Aidil, Ketua LSM TKP DPD Bantaeng.
