Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI) yang ditunjuk dan diberikan kuasa penuh oleh (EP) sebagai pendampingnya dalam menyelesaikan persoalan proses lelang yang di nilai tidak sesuai S.O.P oleh BRI Cabang Bantaeng, berencana akan menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor BRI Cabang Bantaeng dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Bidang Humas Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI), Ikhsan Maparentah Daeng Tika kepada Beritasulsel.com Biro Bantaeng pada Kamis malam (3/11/2022) via Whatsapp.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ikhsan Maparentah Daeng Tika dalam chat-nya menegaskan bahwa perkara yang menimpa (EP) terdapat banyak kejanggalan untuk proses lelangnya dan saat kami berkunjung ke Bantaeng selama 2 hari kemarin untuk menemui Pimcab dan bagian kredit BRI Cabang Bantaeng, diberikan alasan yang sama oleh staf yang lain di kantor itu. “Pimcab dan bagian kredit sedang tidak berada di kantor, lagi survey di luar”.
“Kok ada survey lokasi sampai malam hari?”, kata Ikhsan.
“Kalaupun tidak bisa menemui kami di siang hari, kan bisa di malam hari selepas Isya. Tinggal menyampaikan ke kami dan tentukan tempatnya dimana. Karena kami kesini hanya ingin konfirmasi dan mendengar langsung dari Pimcab terkait perkara (EP)”, ujar Ikhsan dalam chatnya.
“Aksi yang akan kami lakukan ini dikarenakan sampai saat ini belum ada itikad baik dari pihak Bank BRI Cabang Bantaeng untuk bisa dikonfirmasi dan untuk ditemui terkait persoalan nasabah yang menjadi korban oknum pihak BRI Cabang Bantaeng yang diduga melakukan kerjasama dengan pemenang lelang atas agunan sebuah sertifikat dari dua sertifikat yang dijadikan agunan”, tulis Ikhsan.
“Kami, atas nama Lembaga Poros Rakyat Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa tersebut didepan kantor BRI Cabang Bantaeng dengan estimasi massa sekitar 100 orang yang merupakan gabungan dari LPRI DPP Pusat, DPD Gowa, DPD Takalar, DPD Jeneponto, DPD Bantaeng bersama aktivis lainnya”, kata Ikhsan.
“Dan untuk perkara (EP) ini, kami juga akan melakukan aksi yang sama didepan kantor BRI Wilayah Sulsel di Kota Makassar di hari yang berbeda”, tegasnya.
Humas LPRI ini juga menjelaskan bahwa perkara yang menimpa (EP) di Bantaeng ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang OJK terkait edukasi dan perlindungan konsumen.
“UU OJK menjelaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen ada dua, yaitu yang bersifat preventif dan kuratif”, jelas Ikhsan.
“Dalam UU itu juga dijelaskan bahwa OJK dalam melakukan perlindungan tersebut, OJK juga melakukan pengawasan market conduct kepada lembaga jasa keuangan”, kata Ikhsan.
“Di perkara (EP) ini, kami dari LPRI meminta OJK Makassar memeriksa kebijakan Pimpinan Cabang BRI Bantaeng yang kami anggap telah mencederai hak konstitusional rakyat”, pungkasnya.
