(Bupati Barru Ir H Suardi Saleh Msi)
Beritasulsel.com – Dalam masa pemerintahan Ir. H. Suardi Saleh, Msi, sejak menggantikan Bupati Barru Ir. H. A. Idris Syukur, Msi, yang tersandung kasus hukum beberapa waktu lalu. Kini giliran langkah dan kebijakan Ir. Suardi Saleh, Msi, mulai disoal kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Sorotan LSM Lumbung Informasi Rakyat Barru ini terkait pola kepemimpinan yang dilakukan Ir. H. Suardi Saleh, selama menahkodai Kabupaten Barru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Saya menduga Bupati Barru Suardi Saleh membangun dinasty di Barru, sebab sejumlah keluarga beliau didatangkan satu persatu kemudian diberi posisi dan jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Barru,” ungkap Hasan Resy selaku Ketua DPD Lira Kabupaten Barru ditemui dipelataran Kantor Daerah Kabupaten Barru, Senin (10/12/2018).
“Ini fakta dilapangan, contohnya istri beliau menjabat Kepala Dinas Kesehatan kemudian didorong menjadi caleg DPR RI, kemudian menantunya di Pinrang ditarik menjabat Kepala Bagian Umum Pemkab Barru, kemudian iparnya di tempatkan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman,” beber Hasan.
“Kemudian di sektor lain, beberapa kerabatnya diposisikan memegang peranan penting dalam sektor proyek pembangunan di Barru, ini tidak bisa di pungkiri sebab seluruh Kabupaten Barru mengetahuinya,” ungkapnya.
Hasan Resy menduga aturan kepegawaian disepelekan. Jika hal ini terjadi tentu berdampak buruk bagi citra pemerintahan Barru yang semestinya berbenah menuju good goverment dan good governance,” jelasnya.
Sementara itu Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, Msi, yang konfirmasi lansung dari Jeddah mengatakan, semua proses pengisian dan pengangkatan jabatan lingkup Pemkab Barru sudah sesuai aturan dan melalui mekanisme yang ada.
Bahkan menurutnya, terkait jabatan Kepala Dinas di Kabupaten Barru diterapkan fit and propertest, lelang jabatan secara profesional.
“Memang secara kebetulan didalamnya ada istri saya, dan secara proses administrasi dan kepatutan memenuhi syarat, bahkan penempatan posisi Kepala Dinas ketika itu diranking, dan yang diambil adalah rangking pertama, dengan nilai tertinggi,” ungkap Suardi.
”Kemudian dilingkup sekretariat Daerah ada Baperjakat yang melalukan proses terkait kepegawaian. Dan lumrah jika ada keluarga, tidak ada yang salah dan keliru terkait hal itu,”terang Suardi yang sementara menunaikan ibadah umroh.
Kendati demikian dari nada bicara Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, Msi, terkesan cukup santai menanggapi tudingan Ketua DPD Lira Barru ini. “Sangat disayangkan hal seperti ini,” kunci Suardi. (ril/bss)
