Di anggarkan miliaran rupiah, proyek pekerjaan Jalan dan Jembatan di Bantaeng dikerja asal jadi.
Baru seumur jagung, proyek pembangunan jembatan dan pengaspalan yang menghubungkan antara Desa Salluang Kecamatan Bissappu dan Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa, terlihat sudah banyak kerusakan yang nampak pada bangunan talud atau tembok penahan tanah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua LSM TKP DPD Bantaeng yang mendatangi dan melihat langsung hasil pekerjaan yang sementara berjalan dalam proses adendum ini, saat menemui Beritasulsel.com dan Jejakkasusnews.id pada Selasa malam (25/10/2022) mengatakan bahwa saat dirinya mendatangi lokasi yang sama beberapa hari yang lalu setelah beberapa minggu sebelumnya melihat keretakan pada bangunan jembatan, itu hanya dilakukan perbaikan ringan.
“Sekitar 3 minggu yang lalu saya kesini dan jembatan yang baru dibangun itu, mengalami keretakan mulai dari bagian bawah kaki pondasi dudukan sampai ke bagian permukaan jalan”, ungkapnya.
“Anehnya, pada bagian yang retak itu, saya melihat hanya ditutupi dengan campuran plesteran biasa”, ujarnya.
Menurut Aidil, memperbaiki retakan dengan menggunakan campuran semen dan pasir saja bukanlah solusi untuk kekuatan jembatan yang bisa digunakan dengan waktu yang cukup lama.
“Berdasarkan pantauan kami dilapangan baru-baru ini, terlihat adanya pergeseran dudukan jembatan yang menyebabkan adanya keretakan pada pondasi hingga bagian atas”, jelas Aidil.
“Kami menduga, kedalaman galian dudukan jembatan itu tidak sesuai dengan kondisi dilapangan”, kata Aidil.
“Begitupun dengan pekerjaan tembok penahan tanah (talud), kami juga menemukan adanya rongga pada susunan batu yang tidak diberi campuran semen untuk saling mengikat dari batu yang satu ke batu lainnya. Kesimpulannya adalah pekerjaan ini dikerja asal jadi”, jelas Aidil.
“Tembok penahan tanah (talud) yang baru beberapa hari dikerjakan, sudah ada yang ambruk”, ungkapnya.
Dengan tegas, Ketua LSM TKP DPD Bantaeng mengatakan: “Jika cara kerja Kontraktor di Indonesia seperti itu, maka kami yakin negara akan bangkrut hanya karna membiayai pembangunan dan dikerjakan oleh Kontraktor-Kontraktor nakal”.
“Di proyek pekerjaan ruas jalan dan jembatan Bira Bira – Parangpangi ini, peran serta Konsultan Pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang dipercaya oleh negara, sepertinya tutup mata dan tidak mau tau dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor”, kata Aidil.
“Di proyek pembangunan ruas jalan Bira Bira Parangpangi ini adalah bukti bahwa hasil pekerjaan dilapangan sangat jelas dengan anggaran miliaran tapi estetika hasil pekerjaan sangat buruk”, tegas Aidil.
“Seharusnya, Konsultan Pengawas di proyek tersebut lebih tegas menegur Penyedia Jasa agar proyek pembangunan ruas jalan dan jembatan itu tidak dikerja asal jadi”, kata Aidil.
Ketua LSM TKP DPD Bantaeng ini juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Bantaeng yang memiliki tanggung jawab dari proyek tersebut, agar memberikan sanksi tegas jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
“Kami dari LSM TKP DPD Bantaeng berharap agar BPK menjadikan proyek tersebut sebagai titik yang dijadikan prioritas untuk pemeriksaan. Baik pemeriksaan administrasi, terlebih pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan”, pintanya.
“Beberapa pelanggaran hasil temuan kami di proyek ini, akan kami serahkan ke APH untuk selanjutnya di proses hukum. Agar kedepannya tidak ada lagi Kontraktor yang bekerja asal jadi, tapi lebih mengutamakan kualitas yang baik agar masyarakat dapat menikmati pembangunan yang dibangun dari hasil pajak mereka”, tegas Ketua LSM TKP DPD Bantaeng.
Aidil juga mengatakan kepada media ini, kuat dugaan kami terkait dengan proyek ini dimenangkan oleh salah satu pengusaha besar yang terjerat kasus gratifikasi bersama mantan Gubernur Sulsel tahun lalu.
“Saya heran, setiap tahun dan hampir semua proyek dengan anggaran miliran rupiah di kabupaten Bantaeng ini, grup perusahaan milik pengusaha besar tersebut diatas yang memenangkan proses pelelangan. Ada apa dan kok bisa seperti itu?”, kata Aidil.
“Perlu kiranya KPK melirik kembali pengusaha tersebut yang setiap tahun selalu mengerjakan proyek yang anggarannya miliaran di Kabupaten Bantaeng”, ujar Ketua LSM TKP DPD Bantaeng.