Parepare, Sulsel – Kantor Badan Pertanahan Kota Parepare akan membuka layanan aduan untuk mengantisipasi terjadinya praktek pungutan liar (pungli).
Hal itu dikemukakan Adi Natsir, Kepala Seksi Bidang Penetapan hak dan Pendaftaran Kantor BPN Parepare. Senin, (5/4/2021).
Dia mengatakan, sejauh ini BPN Parepare terus berbenah dalam hal sistem pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga pemohon pendaftar penerbitan sertifikat tanah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita akan buka layanan aduan untuk menghindari adanya praktek pungli. Ini bagian dari upaya kami meningkatkan pelayanan di BPN,” ucap dia.
Dia menegaskan, bakal menindaklanjuti laporan masyarakat jika menemukan adanya oknum yang melakukan praktek demikian.
Adi Natsir pun berharap, warga pemohon segera melaporkan langsung ke Kantor BPN jika mengalami kendala teknis pengurusan sertifikat tanah, termasuk saat pengukuran di lokasi.
“Kalau ada oknum demikian tolong sampaikan langsung ke kami. Kami pasti tindak tegas jika terbukti berani meminta biaya diluar dari ketentuan. Kami juga imbau jangan pakai jasa Calo,” tegas Adi.
Terkait dengan aduan salah seorang warga Parepare yang terjadi pekan lalu, Adi mengklarifikasi dan menyebut peristiwa itu hanya miskomunikasi. Pihaknya mengaku telah memberikan penjelasan kepada warga tersebut.
“Kemarin itu ada komplain dari warga soal biaya pengukuran. Kita sudah jelaskan mekanismenya seperti apa dan ketentuannya bagaimana. Ada miskomunikasi disana,” ungkap dia.
Terkait biaya pengukuran untuk penerbitan sertifikat, dijelaskan langsung Kepala Seksi Bidang Pengukuran Kantor BPN Parepare, Akbar.
Akbar mengatakan, biaya pengukuran tanah sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Disitu dijelaskan bahwa biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibayar oleh wajib bayar atau warga pemohon.
“Dalam proses pengukuran sertifikat, harus dipahami dan dimengerti bahwa selain biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan di Bank atau Kantor Pos, ada kewajiban pemohon sesuai dalam PP No. 128 Tahun 2015, pasal 21 yang menyebutkan tentang jenis dan tarif transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi petugas ukur yang menjadi kewajiban wajib bayar (pemohon),” ungkap Akbar. (*)
