Barru, Sulsel – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020.
Wakil Bupati Barru Ir. H. Nasruddin Abdul Muttalib M.Si mengikuti kegiatan ini secara Virtual di Barru Smart Information Center (Basic) bersama dengan Inspektur Barru Abdul Rahim, S.IP, M.Si. dan stakeholder keuangan dan tindak lanjut. Rakernas dengan tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Rakernas tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan.
Selain Talkshow, Webinar, Coaching Clinic, Kementerian Keuangan RI juga memberikan penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015-2019 dan penerima Barang Milik Negara (BMN) Award.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alhamdulillah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru termasuk salah satu yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas pelaporan keuangan Tahun 2019.
Sayangnya, Kabupaten Barru yang memiliki catatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama Enam Kali di 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019 belum memenuhi kriteria penilaian. Kriteria penilaian mengatur 5 Tahun berurutan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak 2015 sampai dengan 2019, sedangkan di tahun 2015, Barru tidak menerima Opini WTP.
“Insya Allah, kita optimis di gelaran Rakernas Tahun 2021 akan mendapatkan penghargaan ini, sebab telah memegang Opini WTP empat kali berturut-turut”, sebut Wakil Bupati Barru Nasruddin Abdul Muttalib sembari menjelaskan bahwa saat ini sistem keuangan telah mapan dan berjalan sesuai ketentuan.
Optimisme untuk mempertahankan WTP untuk laporan keuangan di tahun 2020 ini, dirasa tidak berlebihan sebab evaluasi dan model pelaporan telah dimodernisasi mengikuti perkembangan teknologi serta upaya meningkatkan sumber daya aparatur untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan juga massif dilakukan.
“Akuntabilitas dan pelaporan keuangan Pemda Barru telah menjadi lebih mapan apalagi Pak Bupati terus menerus memantau perkembangan dan cepat mengeluarkan kebijakan untuk kesempurnaan sistem keuangan daerah”, tambah Nasruddin, mantan Sekretaris Daerah Barru ini meminta segenap elemen Pemerintahan Daerah untuk solid dan memiliki keterpaduan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
“Mempertahankan yang ada dan menjaga kolaborasi yang harmonis menjadi kunci untuk mewujudkan harapan ini. Apalagi, Komunikasi antara Pemerintah dengan DPRD Barru telah menemukan titik sinergitas yang didasarkan pada visi yang sama,” ujar Nasruddin Abdul Muttalib berharap agar pengelolaan anggaran 2020 dapat terus “clean and clear”. Hal ini demi memenuhi kriteria penilaian lima tahun berturut-turut Opini WTP dalam pengelolaan anggaran.
Pada Rakernas Dirjen Perbendaharaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Ri, Penyerahan Barang Milik Negara (BMN) Award diberagam Kategori meliputi Utilisasi, Kualitas Pelaporan, Sertifikasi, Continuous Improvement, dan Penghargaan Peer Collaboration. BMN Award tahun ini hanya diberikan ke setingkat Lembaga, Kementerian, dan Instansi Vertikal di Pemerintah Pusat. Tidak ada satupun Kabupaten/Kota di Indonesia yang mendapatkan BMN Award tahun ini.
Lanjutan Rakernas adalah Talkshow Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara yang diikuti melalui layar lebar dengan paparan beberapa narasumber, dengan 766 Partisipan seluruh Indonesia. (Hum/Rill)
