Beritasulsel.com – Kenaikan taris BPJS telah ditandatangani oleh Presiden RI dan akan berlaku per Januari 2020 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Parepare, HM Taufan Pawe merespon dengan akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut dengan DPRD Parepare. Pasalnya Pemerintah Kota Parepare sejak beberapa tahun terakhir mengcover seluruh warganya di luar BPJS Mandiri terdaftar sebagai peserta kelas III.
“Kita harus bergerak cepat dalam merespons kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan Iuran BPJS. Artinya dalam batang tubuh APBD kita tahun 2020 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 17 miliar, namun karena ada kenaikan maka kita harus melakukan pembahasan dengan DPRD untuk langkah selanjutnya berupa jalan tengah yang bersifat baku khususnya di APBD Perubahan,” ungkap Taufan Pawe, Senin (4/11/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Taufan Pawe, kenaikan iuran BPJS akan memberikan beban bagi APBD Pemkot Parepare. Olehnya itu, pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Parepare harus menciptakan model kebijakan agar masyarakat Kota Parepare tetap merasakan pelayanan kesehatan gratis.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Parepare, dr Ibrahim Kasim, mengatakan bahwa dengan berlakunya perubahan tersebut tentu akan meresahkan masyarakat.
“Meski demikian, kita tetap akan berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal kepada masyarakat”, ucap Ibrahim. (RIS/BSS)
