Beritasulsel.com – KPU Kabupaten Bantaeng melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Kegiatan tersebut dilangsungkan di Aula Husni Kamil Manik KPU Bantaeng. Senin siang, 4 September 2023.
Saat memberikan kata sambutan, Ketua KPU Kabupaten Bantaeng, Hamzar mengatakan :
“Hari ini kita melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi DPTb untuk mendapatkan persepsi yang sama dengan rekan-rekan dari perwakilan Partai Politik dan insan Pers, sehingga di lapangan nanti itu tidak mendapatkan kendala”.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hamzar juga berharap agar segenap proses dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami berharap agar proses perhitungan dan pemungutan suara terkait Daftar Pemilih Tetap di TPS lain, Wajib Pilih dapat menggunakan haknya,” ungkap Hamzar.
“Rakor dan Sosialisasi dilaksanakan pada hari ini yang dihadiri semua elemen, terutama perwakilan Parpol, diharapkan nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelas Ketua KPU Bantaeng.
Hamzar juga menambahkan bahwa kita berusaha mendapatkan support dari pihak terkait, terutama dari pihak Dukcapil karena terkait data penduduk. Kemudian pihak dari Rutan terkait wajib pilih didalam Rumah Tahanan Kelas II B Bantaeng.
Di kesempatan itu juga, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bantaeng, Kasmawati, berharap agar pelaksanaan rakor dan sosialisasi ini, mendapat respon untuk mencapai sebuah mufakat demi kelancaran pelaksanaan Pemilu mendatang.
“Saya berharap ada kesepahaman bersama terkait syarat, dukungan dan prosedur pemilih DPTb dan lain-lain,” kata Kasmawati.
Sedangkan perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Nur Wahni, menegaskan bahwa Bawaslu dan jajarannya terus melakukan pengawasan melekat.
“Kami memastikan Pemilu Legislatif 2024 terselenggara dengan baik,” kata Wahni.
“Saya mengajak semua stakeholder untuk berpartisipasi aktif memastikan Pemilu 2024 terselenggara dengan baik dan kita semua punya kewajiban untuk memastikan Pemilu 2024 terselenggara dengan baik,” tegas Wahni.