Beritasulsel.com – Ketua Pemuda LIRA Kabupaten Bantaeng, Yusdanar Hakim berbicara tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Perihal tersebut dijelaskan olehnya saat berada di Kantor Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang. Kamis, (31 Agustus 2023).
Berikut kutipan kalimat yang diungkapkan Ketua Pemuda LIRA Kabupaten Bantaeng, Yusdanar Hakim saat berada dihadapan warga Desa Papanloe dan diteruskan ke Beritasulsel.com :
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sangat ironi ketika waktu demi waktu berlalu tanpa adanya tindakan nyata sejak Peraturan Bupati tentang CSR yang dibicarakan bersama kemudian diselamati diruang Ketua DPRD Bantaeng sekitar tiga bulan lalu”.
“Kami sebagai fungsi kontrol sosial, lagi dan lagi harus meneriakkan dengan lantang tentang tugas-tugas pemerintahan untuk dapat lebih peka dan merasakan suasana batin masyarakat yang terdampak dari kegiatan perusahaan smelter di KIBa.”
“Saya, Yusdanar Hakim. Minta tolong kepada para pejabat untuk belajar peka dan peduli”.
“Kalian telah diberikan amanah dan bertugas untuk menjaga dan melindungi masyarakat terdampak melalui mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat (1).”
“Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perseroan/penyelenggara usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib hukumnya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR).”
“Di Undang-Undang itu juga tertulis dengan sangat jelas sanksi administrasinya. Apabila perizinannya tidak mematuhi ketentuan wajib TJSLP, maka Dinas PMPTSP yang mengeksekusi itu sanksi terhadap izinnya. Sebagaimana telah tertuang pada Pasal 30 Perda 11 Tahun 2021 tentang TJSLP.”
“Saya kira sangat sederhana untuk menjalankan fungsi sebagai pejabat. Diantaranya, coba turunlah ke masyarakat yang terdampak, kemudian tanyakan, apakah diberikan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan?. Silahkan juga dengar sendiri rakyat bicara terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan?. Saya yakin, bukan kabar baik yang akan kalian dengar. Akan tetapi yang akan kalian dengar itu adalah keluhan, rintihan dan derita warga masyarakat yang bermukim disekitar kawasan perusahaan”.
“Saya mewakili masyarakat yang terdampak yang bermukim disekitar kawasan perusahaan, meminta kepada pemangku jabatan di Kabupaten Bantaeng untuk memberikan sanksi atau teguran, sanksi peringatan, dan jika boleh diterapkan pembekuan izin, sampai perusahaan menjalankan programkan CSR-nya”.
“Namun, jika para pemangku jabatan (pejabat) tidak memiliki keberanian untuk menjalankan hal tersebut, berarti integritas kalian (para pejabat) ini dipertanyakan”.
“Dan jika itu terjadi, maka silahkan lepaskan jabatan yang diberikan kepada anda. Karena rakyat yang bayar pajak, sehingga anda menerima gaji setiap bulannya”.
“Teruntuk kepada Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng agar jangan tinggal diam. Bilamana ada dinas yang tidak mau menjalankan aturan dan menindak lanjuti hasil RDP terkait dengan CSR, maka hearing mereka”.
“Panggil dan kemudian tanyakan kembali tindak lanjut dari hasil RDP yang telah disepakati bersama. Namun, kalau mereka yang punya tugas dibidang ini masih ngotot untuk tidak melanjutkan hasil RDP, maka gunakan hak angket, hak menyatakan pendapat dan pansuskan. Sehingga melahirkan rekomendasi untuk pencopotan jabatan. Itulah fungsi pengawasan kalian wahai Wakil Rakyat di DPRD Bantaeng”.
“Malulah kalian, wahai para Wakil Rakyat. Yang tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak di kawasan sekitar perusahaan”.
“Seharusnya kami semua geram dan marah. Kami sudah ikut terlibat dalam menginisiasi Perda CSR sampai ratusan juta uang rakyat habis. Namun dengan mudahnya tidak dijalankan oleh dinas terkait”.
Yusdanar Hakim kemudian menjelaskan bahwa kehadiran dirnya dihadapan masyarakat Desa Papanloe pada Kamis kemarin adalah dalam rangka memfasilitasi masyarakat untuk membentuk lembaga perwakilan masyarakat sebagaimana hasil konsultasi dirinya dengan Kepala BAPPEDA selaku sekretariat Tim Fasilitasi CSR yang telah 3 bulan berlalu.
“Sejak terbitnya Perbup terkait dengan CSR, beliau menunggu perwakilan masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa setempat. Sehinggga ketika itu sudah ada, maka TIM FASILITASI TJSLP BANTAENG siap di ON-kan”.
“Oleh karena itu, selain kami mendorong rapat Musyawarah Desa ini, kami juga meminta tolong ke Kabag Hukum Setda dan Kabid Pemdes Dinas PMDPPPA untuk dapat memberikan instrumen hukum pembentukan lembaga perwakilan masyarakat terdampak”.
“Dan Alhamdulillah, setelah memberikan pengarahan dan petunjuk oleh kedua pejabat yang sukarela hadir dihadapan masyarakat ini, maka terbentuklah lembaga yang kita sepakati bersama dengan nama FORUM FASILITASI MASYARAKAT TERDAMPAK KAMASE INDUSTRI DESA PAPAN LOE yang selanjutnya akan mempersiapkan pengusulannya ke BAPPEDA dalam waktu dekat ini”.
