Surat pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng yang telah di tanda tangani terkait dengan bantuan yang akan diberikan kepada korban pengrusakan dan pembakaran perahu nelayan perre perre di Kp. Ujung Labbu, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Hingga saat ini belum ada realisasinya.
Hal tersebut disampaikan Ketua LSM TKP DPD Bantaeng, Aidil Gondrong saat duduk bersama dengan Jurnalis Investigasi Beritasulsel.com KaBiro Bantaeng di Cafe Racer. Jumat, 11 Nopember 2022.
Ketika jurnalis media ini bertanya ke Aidil terkait peristiwa yang pernah menimpa nelayan perre perre di Kp. Ujung Labbu, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng yang terjadi beberapa bulan yang lalu, Aidil menjawab bahwa saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Bantaeng belum ada kejelasan dan kepastian tindak lanjutnya sesuai dengan surat pernyataan yang pernah dia buat dan di sepakati bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam surat pernyataan itu sangat jelas mengatakan bahwa Kadis Kelautan dan Perikanan Bantaeng berjanji akan memberikan bantuan kepada dua orang nelayan yang menjadi korban pengrusakan dan pembakaran perahu miliknya oleh nelayan Bulukumba”, kata Aidil.
“Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bantaeng jangan coba main-main dengan janjinya di surat pernyataan itu. Karena saya berharap dalam persoalan ini, Ibu Kadis tidak berhadapan dengan hukum apabila mengingkari janjinya”, jelas Ketua LSM TKP DPD Bantaeng ini.
Aidil juga menjelaskan bahwa isi dalam surat pernyataan tersebut yang beliau tanda tangani dan disaksikan oleh Lurah Lembang, Kasat Intel Polres Bulukumba dan korban sendiri, menyebutkan bahwa jika dirinya (Kadis Kelautan dan Perikanan Bantaeng) tidak memenuhi janjinya sesuai dengan isi surat pernyataan tersebut sampai pada batas waktu yang di sepakati (Awal Bulan Nopember 2022), maka beliau bersedia di proses secara hukum.
“Surat pernyataan itu saya pegang sebagai jaminan janjinya dan saya berharap Kadis Kelautan dan Perikanan Bantaeng, ibu Rita Pasha tidak main-main”, tegasnya.
“Sekarang ini sudah hampir pertengahan bulan Nopember 2022, tapi belum ada kabar terbaru yang pasti dan belum ada kejelasan dari implementasi surat pernyataan itu”, kata Aidil.
Aidil juga mengatakan bahwa saat pengambilan data korban pengrusakan dan pembakaran perahu ini oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Bantaeng, mereka menyampaikan bahwa untuk bantuan tersebut sementara dilengkapi permohonannya untuk dua nelayan ini.
“Mereka (pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Bantaeng) pernah ada penyampaian ke kami yang berkata bahwa jika bukan dari anggaran APBD, bantuan ini bisa diambilkan dari Dana CSR senilai Rp.200.000.000.- dan akan diupayakan realisasinya sesuai batas waktu surat pernyataan yang telah di tanda tangani Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng”, ujarnya.
“Kadis Kelautan dan Perikanan Bantaeng jangan hanya taunya berikan janji saja”, jelasnya.
“Karena jika bantuan ini tidak direalisasikan secepatnya, sebagai pendamping korban pengrusakan dan pembakaran perahu nelayan perre perre di Kp Ujung Labbu, kami akan mengambil upaya hukum sesuai pernyataan Kadis Kelautan dan Perikanan Bantaeng dalam surat pernyataan itu”, tegas Aidil.
