Ketua LSM TKP DPD Bantaeng, Aidil minta Konsultan Pengawas agar bekerja profesional dalam melakukan pengawasan di lapangan saat menjalankan pekerjaannya.

Dihubungi Beritasulsel.com KaBiro Bantaeng via whatsapp, Ketua LSM TKP DPD Bantaeng mengatakan sejumlah pekerjaan rehab sekolah menggunakan anggaran DAK tahun ini di Kabupaten Bantaeng, terlihat dan terkesan dikerja asal-asalan atau asal jadi.
“Anggaran yang disiapkan oleh negara, tidak berbanding lurus dengan pekerjaan perbaikan atau rehabilitasi bangunan sekolah tersebut”, tulis Aidil.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua LSM TKP DPD Bantaeng ini melihat pekerjaan rehab sekolah di tingkat SD maupun di tingkat SMP yang menerima anggaran DAK tahun ini, sangat jelas tidak serasi antara nilai kontrak dengan hasil pekerjaan.
Aidil berharap agar Kontraktor Pelaksana jangan hanya mengejar untung yang besar dari pekerjaan ini dan mengabaikan ketentuan yang telah dibuat sesuai perencanaan.
“Intinya, pekerjaan rehab itu menjadikan kondisi bangunan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan jika bisa, hasil pekerjaan rehab itu bisa bertahan lama”, tegas Aidil.
“Bangunan yang di rehab itu semestinya dan seharusnya bisa menjamin keselamatan siswa dan siswi saat menggunakannya dalam proses belajar mengajar”, kata Aidil.
“Saat saya memonitoring di salah satu pekerjaan rehab sekolah penerima DAK tahun ini, kualitas hasil pekerjaan yang sementara berjalan di SDN 3 Lembang Cina ini sangat tidak sesuai dengan besaran anggaran yang disiapkan negara”, ujarnya.
“Pekerjaan perbaikan rehabilitasi salah satu ruang kelas di sekolah tersebut, kami menduga, Kontraktor yang mengerjakannya terkesan mengejar atau mencari keuntungan yang lebih besar”, imbuhnya.
Aidil berharap Dinas terkait di Kabupaten Bantaeng, sedapat mungkin melakukan pengawasan disemua pekerjaan rehab sekolah penerima DAK tahun ini agar kekeliruan/kesalahan penggunaan material dalam pekerjaan pembangunan tersebut yang sementara masih dalam proses, tidak menimbulkan pelanggaran hukum dikemudian hari.
“Namun, jika pihak terkait tidak mengindahkan temuan kami ini, maka kami dari LSM TKP DPD Bantaeng akan melakukan pelaporan ke APH”, tegas Aidil.