Parepare, Sulsel – Pemerintah Kota Parepare berupaya meningkatkan kualitas Kota Layak Anak menuju kategori utama. Sasaran yang menjadi prioritas kali ini adalah sekolah. Itu untuk menjadikan sekolah ramah anak yang menunjang Kota Layak Anak (KLA) kategori utama.
Karena itu, Pemkot Parepare membentuk tim dari beberapa SKPD teknis untuk melakukan pembinaan dan pendampingan ke beberapa sekolah. Pembinaan dilakukan dalam enam hari terhadap 18 sekolah jenjang SD, SMP, SMA sederajat secara bergilir.
Pada hari pertama, Senin, 12 September 2022, tim mengunjungi tiga sekolah yakni SDN 19, SMPN 12, dan SMAN 3 Parepare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang yang menjadi salah satu anggota tim, mengatakan, tim yang dibentuk ini bernama Tim Pembinaan Sekolah Ramah Anak Gugus Tugas KLA Kota Parepare.
“Hari ini merupakan hari perdana dalam rangka pembinaan dan monitoring untuk persiapan Parepare menuju Kota Layak Anak kategori utama. Karena Perda Kota Layak Anak yang merupakan syarat menuju Kota Layak Anak kategori utama telah disahkan beberapa hari lalu antara DPRD dan Pemerintah Kota Parepare,” ungkap Dede di sela kunjungan ke sekolah-sekolah, Senin, 12 September 2022.
Kunjungan ke sekolah ini melibatkan seluruh SKPD penanggungjawab kluster KLA dalam upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak khususnya di lingkungan sekolah.
Dalam kunjungan ini, beberapa SKPD penanggungjawab kluster memberikan input atau masukan kepada sekolah.
Dinas Kesehatan Parepare memberikan masukan terkait kebersihan dan keamanan jajanan sekolah. Diharapkan pihak sekolah untuk senantiasa mengedukasi pemilik jajanan agar menghindari zat-zat pengawet maupun pewarna yang berbahaya bagi kesehatan anak.
Kemudian Dinas Dukcapil Parepare memberikan masukan terkait pentingnya berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk penerbitan KIA dan akta lahir anak yang belum memiliki dokumen kependudukan. “Hari ini juga diserahkan kartu KIA ke beberapa anak di SDN 19, sebagai wujud kepedulian pemerintah terkait hak-hak anak untuk memiliki identitas,” kata Dede.
SKPD lainnya seperti Dinas Perpustakaan Parepare memberi masukan terkait pentingnya merangsang minat baca anak-anak di perpustakaan dengan mendorong terciptanya suasana perpustakaan yang bersih dan rapi, dengan koleksi buku-buku menarik minat baca.
Kemenag Parepare dan Bagian Kesra Setdako terkait kenyamanan musala di sekolah dan bagaimana perlakuan untuk anak-anak yang non muslim dalam melakukan ibadah dan mendapatkan siraman rohani sesuai agama yang dianutnya.
Dinas Kominfo Parepare, DP3A Parepare, serta Dinas PPKB Parepare, terkait bagaimana mencegah prostitusi online di lingkungan sekolah dengan melakukan pengawasan dan edukasi secara persuasif.
Sementara BPBP Parepare terkait bagaimana menghadapi bencana di lingkungan sekolah. “Dan beberapa masukan dari SKPD lainnya yang diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan pihak sekolah untuk merespons kebutuhan anak,” harap Dede.
Setelah kunjungan hari pertama, selanjutnya hari kedua pada 14 September 2022 di SDN 3, SDN 4, SMPN 4. Kemudian kunjungan hari ketiga 15 September 2022, di SDN 37, SDN 51, dan MTs-MA Al-Badar.
Hari keempat, 19 September 2022, di MI DDI Kampung Baru, SMPN 9, dan SDN 35. Hari kelima, 21 September 2022, di MTs Negeri Pare, MTs DDI Lilbanat, dan MAN 2. Serta hari keenam, 22 September 2022, di SMP Kristen, SMP Frater, dan SMAN 5 Parepare. (*)
