Parepare, Sulsel – Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe meneropong kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Parepare melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan yang kini memasuki triwulan II tahun anggaran 2022.
Taufan Pawe hadir langsung dalam rapat Monev Triwulan II yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Kamis, 7 Juli 2022, mendengarkan paparan setiap OPD terkait progres kinerja pembangunan dan serapan anggaran.
Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha dalam laporannya mengatakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ini bertujuan untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Parepare yang dibiayai melalui APBD Parepare, tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi. “Monev ini juga untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan, serta mencari solusi yang harus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Samsuddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Samsuddin dalam laporannya mengungkapkan, pada triwulan II 2022 hingga 30 Juni 2022 sesuai data yang diinput oleh operator SKPD melalui aplikasi e-Monev, disebutkan belanja dalam APBD 2022 senilai Rp923 miliar lebih untuk membiayai 171 program, 460 kegiatan dan 1.618 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 33 OPD Pemkot Parepare. “Data ini menunjukkan bahwa jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2021 yang hanya terdiri dari 161 program, 436 kegiatan dan 1.390 sub kegiatan,” ungkap Samsuddin.
Dia mengemukakan, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan atau sub kegiatan pembangunan hingga triwulan II 2022 cukup baik yakni mencapai 48,31 persen. Namun capaian ini lebih rendah dibanding 2021 yang berada di angka 52,15 persen.
“Realisasi keuangan masih sangat rendah senilai Rp252,95 miliar atau hanya 27,40 persen dari total belanja. Realisasi ini sedikit lebih rendah jika dibanding tahun 2021 yang pada triwulan II telah mencapai 28,77 persen dari total belanja,” papar Samsuddin.
Dalam laporan itu juga, Samsuddin menyebut capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK fisik pada triwulan II sebesar 23,82 persen, namun realisasi penyerapan keuangannya masih nihil.
Kemudian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK non fisik pada triwulan II sebesar 14,85 persen, namun realisasi penyerapan keuangannya masih sangat rendah yaitu Rp304.809.990 atau hanya 0,38 persen.
“Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Parepare memperoleh anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp3 miliar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan untuk kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan. Realisasi fisik sebesar 12 persen dan realisasi keuangan sebesar Rp31.660.000 atau baru 0,01 persen,” terang Samsuddin.
Terkait proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hingga 30 Juni 2022, ada 179 paket dengan nilai pagu Rp74,874 miliar. Itu dengan rincian pekerjaan kontruksi 25 paket senilai Rp65,907 miliar, pengadaan barang 103 paket senilai Rp2,926 miliar, jasa konsultansi 35 paket senilai Rp3,173 miliar, dan jasa lainnya 16 paket senilai Rp2,867 miliar.
Sementara proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang telah selesai sebanyak 78 paket dengan nilai Rp37,873 miliar. Itu dengan rincian pekerjaan kontruksi 11 paket senilai Rp31,599 miliar, pengadaan barang 25 paket senilai Rp1,565 miliar, jasa konsultansi 28 paket senilai Rp2,048 miliar, dan jasa lainnya 14 paket senilai Rp2,660 miliar.
Samsuddin turut melaporkan progres kinerja fisik dan keuangan setiap OPD. OPD dengan kinerja fisik tertinggi adalah Dinas Kesehatan 55,22 persen, kemudian Dinas Perpustakaan 54,65 persen, dan Dinas Sosial 54,16 persen.
Sementara OPD dengan kinerja fisik terendah adalah Dinas Perkimtan 32,47 persen, Inspektorat 34,61 persen, Disnaker 37,24 persen.
OPD dengan kinerja keuangan tertinggi adalah RSUD Andi Makkasau 49,99 persen, Sekretariat DPRD 40,86 persen, dan Satpol PP 39,84 persen. Sedangkan OPD dengan kinerja keuangan terendah adalah Dinas PUPR 3 persen, Dinas Perkimtan 6,94 persen, dan DKOP 15,08 persen.
Hadir dalam rapat Monev, Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim, Sekda H Iwan Asaad, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala OPD, para Camat dan Lurah, Direktur PAM Tirta Karajae, para Kasubag Program dan Kasubag Evaluasi, para Kepala UPTD, serta para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengikuti melalui zoom meeting. (*)
