Beritasulsel.com – Ketidakjelasan pencairan anggaran kontingen Kota Parepare untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo mulai menuai sorotan. Ironisnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Parepare, Mardiah, justru enggan memberikan penjelasan saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut.

Padahal, keterlambatan pencairan anggaran berdampak langsung terhadap persiapan 328 atlet Parepare yang akan berlaga pada ajang olahraga tingkat provinsi itu. Bahkan, sejumlah cabang olahraga (cabor) terpaksa menggunakan dana pribadi untuk membiayai atlet yang lebih dahulu diberangkatkan.

Saat dikonfirmasi secara terpisah pada Rabu (4/11/2026), Mardiah tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab belum cairnya anggaran maupun kepastian waktu pencairannya.

“Nanti nah. Jangan mi saya (dikonfirmasi), ada pelantikan dulu,” ujar Mardiah singkat.

Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat Disdikpora merupakan instansi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dukungan anggaran Porprov Parepare.

Sebelumnya, dalam rapat persiapan kontingen yang berlangsung di Kantor Disdikbud Parepare, Ketua KONI Parepare, Fadly Agoes Mante, mengungkapkan bahwa hingga Rabu (4/11/2026), anggaran untuk kebutuhan kontingen belum juga dicairkan.

“Belum ada (pencairan). Jadi, sampai hari ini teman-teman cabor yang sudah berangkat duluan itu masih ditalangi oleh ketua-ketua cabornya masing-masing,” ungkap Fadly.

Dia menyebutkan, total kontingen Parepare yang dipersiapkan mengikuti Porprov mencapai 524 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 328 atlet dan 196 manajer serta ofisial.

Menurut Fadly, persoalan pencairan anggaran bukan sekadar masalah administrasi. Keterbatasan biaya bahkan mulai memengaruhi psikologis atlet dan mengganggu intensitas latihan sejumlah cabor.

“Resah! Kita tidak bisa pungkiri itu, rata-rata cabor sampai ke atlet itu resah. Mereka ini tidak intens melakukan latihan karena kurangnya anggaran. Jangankan atlet, Ketua KONI saja ini terganggu psikologinya gegara ini,” katanya.

Fadly menjelaskan, anggaran Porprov tahun ini tidak melekat pada KONI dalam bentuk hibah, melainkan dialokasikan sebagai kegiatan pada dinas terkait.

Dia menyebut mekanisme pencairan sempat tertahan karena menunggu pelantikan pejabat teknis atau kepala bidang yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi.

“Karena kami di KONI ini tidak masuk ke dalam wilayah penganggaran itu, karena itu melekat sebagai kegiatan di dinas, bukan anggaran hibah. Cuma mekanisme untuk melakukan pencairan ini menunggu pelantikan kepala bidangnya,” jelasnya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, KONI mengaku telah meminta seluruh cabor memaksimalkan dana hibah KONI sebesar Rp1,5 juta per cabor. Pengurus cabor juga diminta mengupayakan dana talangan untuk memenuhi kebutuhan atlet.

Persoalan lainnya menyangkut kesiapan perlengkapan kontingen, termasuk seragam resmi untuk parade atlet. Fadly mengaku belum mengetahui perkembangan pengadaan seragam tersebut karena menjadi kewenangan dinas terkait.

Sementara untuk kebutuhan kesehatan, KONI telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Parepare agar membantu penyediaan obat-obatan dan vitamin bagi atlet.

Meski persoalan anggaran belum tuntas, pelepasan kontingen tetap dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam (5/11/2026) di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Setelah itu, rombongan dijadwalkan bertolak ke Kabupaten Bone dan Wajo untuk melakukan pendaftaran delegasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung kontingen Parepare. Sebab, keberangkatan ratusan atlet tanpa kepastian dukungan pembiayaan berpotensi membebani pengurus cabor sekaligus mengganggu konsentrasi atlet dalam menghadapi pertandingan.

Publik pun membutuhkan penjelasan terbuka dari Disdikpora, terutama mengenai penyebab keterlambatan, tahapan administrasi yang belum rampung, serta kepastian kapan anggaran tersebut dapat digunakan.

Jangan sampai seremoni pelepasan kontingen berjalan meriah, sementara persoalan mendasar yang menyangkut kebutuhan atlet justru belum terselesaikan. (*)