Parepare, Sulsel – Kinerja pembangunan di Kota Parepare, terus menunjukkan progres yang semakin baik. Terbukti capaian kinerja fisik dan keuangan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu.
Hal ini terungkap dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Triwulan II 2021 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Kamis, 12 Agustus 2021. Rapat berlangsung Luring dan Daring (online).
Wali Kota Parepare Dr HM Taufan Pawe yang membuka Rapat Monev secara Daring menekankan, meski capaian kinerja fisik dan keuangan lebih bagus dibanding dengan tahun lalu, tetapi masih dibutuhkan percepatan proses pembangunan yang dilakukan oleh SKPD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Diharapkan Pak Sekda, BKD, dan Bappeda mencermati dan mengkaji secara komprehensif, karena persoalan terkait lambatnya capaian sama dengan beberapa tahun lalu,” pinta Taufan Pawe.
Taufan Pawe mengingatkan terkait DID (Dana Insentif Daerah) walaupun kinerja fisik cukup bagus tapi realisasi keuangan masih sangat rendah. Padahal ketersediaan anggaran sudah ada, dan ada di Kasda sebesar 50 persen dari total anggaran DID. “Diharapkan BKD dapat mencermati hal ini,” imbuh Taufan.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare Guruh Wahyu menilai secara umum sektor ekonomi di Parepare masih dalam tahap perkembangan wajar. Namun perlu dukungan agar lebih menggeliat lagi dengan salah satu cara yaitu sektor belanja pemerintahan harus dipercepat. “Karena sektor belanja pemerintahan anggarannya tersedia,” pesan Guruh.
Dia mengemukakan, dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pasti mempengaruhi sektor primer dan sekunder sehingga harus dicarikan solusi yang tepat. “Karena faktor kesehatan juga sangat diprioritaskan dalam masa pandemi ini,” ingat Guruh.
Kepala Bappeda Parepare Samsuddin Taha dalam laporannya mengungkapkan, dari 33 OPD di Parepare, rata-rata persentase capaian kinerja untuk triwulan II per 8 Agustus 2021 sebesar 58,48 persen dan penyerapan anggaran 33,53 persen. Lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu yakni kinerja fisik hanya 44,48 persen, dan serapan anggaran 22,82 persen.
“Permasalahan umum yang menjadi permasalahan OPD dalam pencapaian penyerapan anggaran kurang dari 50 persen yakni kegiatan yang mengalami recofusing harus menyelesaikan terlebih dahulu prosedur perubahan keuangannya, dan kegiatan kegiatan yang sifatnya sosialisasi ke masyarakat ditunda sementara sambil menunggu situasi kondusif,” ungkap Samsuddin.
Karena itu, dalam Rapat Monev, Kepala Bappeda meminta kepada para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk senantiasa melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan pada kontrak masing-masing pekerjaan dengan aktif melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada masing-masing SKPD yang dipimpinnya.
Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad, Inspektur Kota H Muh Husni Syam, Kepala Bappeda, Asisten, Staf Ahli, dan para Kepala SKPD mengikuti Rapat Monev secara Luring di Ruang Pola, dengan protokol kesehatan ketat. Sementara jajaran SKPD lainnya dan para PPK mengikuti rapat secara Daring dari kantor masing-masing. (*)
