BeritaSulsel.com – Di duga berbau korupsi, LSM TKP minta Kejari Bantaeng tindaki bantuan UPPO tahun 2020 secara Hukum.
Sejumlah kelompok penerima bantuan UPPO tahun anggaran 2020 di Kabupaten Bantaeng saat ini sementara di periksa di kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng.
Ketua DPD LSM TKP Bantaeng, Aidil Adha mengatakan bahwa kuat dugaan bantuan tersebut tidak sesuai spek yang di usulkan sejak awal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aidil meminta kepada Kejari Bantaeng. Jika hasil pemeriksaan Kejaksaan di temukan ada indikasi korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara, maka itu harus di tindak tegas.
Kami dari LSM TKP Bantaeng berharap kepada Kejari Bantaeng agar menindaki secara hukum jika di temukan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang bantuan UPPO tahun anggaran 2020 di sejumlah kelompok ternak yang ada di Bantaeng.
“Saya yakin jika bantuan tersebut tidak sesuai spek, seperti pengadaan mesin, sapi dan bangunan kandang ternaknya,” jelas Aidil.
“Kalau sudah menyalahi spek, maka itu korupsi namanya dan wajib di tindak tegas. Bukan diberikan kebijakan untuk di minta pengembalian kerugian, karena jelas jika spek tidak sesuai maka itu ada unsur kesengajaan,” tegasnya.
Dikutip dari komentarnya di Grup WhatsApp LSM dan PERS Bantaeng pada hari ini, Selasa, 27 April 2021. Aidil mengatakan bahwa dari awal program tersebut sudah di ributkan. Hal ini dikarenakan karena adanya oknum-oknum yang mau menguasai untuk penentuan pembagiannya.
“Sepertinya ini sudah di setting sejak awal dan saya melihat memang ada unsur kesengajaan untuk di preteli ini barang. Mengapa demikian? Karna saya melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, bukan kelompok yang belanja barang. Melainkan ada pihak ke 3 yang diluar dari aturan juknis melakukan itu,” pungkasnya. (Izz/Bs).
