Beritasulsel.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), M. Anwar Amir, memberikan klarifikasi terkait sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pengelolaan anggaran publikasi tahun 2024.
Sorotan ini muncul setelah anggota DPRD, Rudi Najamuddin, mempertanyakan penggunaan anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Rudi Najamuddin menyatakan bahwa anggaran publikasi yang direncanakan hingga September hanya direalisasikan sampai Juni 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada ketidaksesuaian antara anggaran yang disetujui dan realisasinya. Kami sudah menganggarkan dana publikasi hingga September 2024, namun kenyataannya hanya dimanfaatkan sampai Juni,” ungkap Rudi pada Senin (11/11/2024).
Menanggapi hal ini, M. Anwar Amir menjelaskan bahwa total anggaran publikasi yang dialokasikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,890 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menjalin kemitraan dengan sekitar 57 media. Namun, menurutnya, anggaran tersebut memang masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal.
“Untuk menyelesaikan kontrak kerja sama hingga November 2024, diperlukan anggaran sekitar Rp3,4 miliar, sesuai dengan usulan kami dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025, dengan indeks yang sama seperti tahun ini,” ujar Anwar.
Anwar juga mengungkapkan bahwa Dinas Kominfo sebenarnya telah berharap tambahan anggaran pada Perubahan APBD 2024 untuk menutupi kebutuhan dari bulan Juli hingga September. Namun, hal tersebut tidak terealisasi, sehingga berdampak pada beberapa kegiatan, termasuk kerja sama media.
“Dengan pagu anggaran yang diberikan, yakni Rp1,890 miliar, kami sebetulnya bisa mencapai September jika mengurangi indeksnya. Namun, anggaran untuk tahun 2024 cukup terserap untuk kebutuhan lain, termasuk penyelenggaraan pemilu,” jelas Anwar.
Pernyataan dari Kadis Kominfo ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait pengelolaan anggaran publikasi Dinas Kominfo Parepare tahun 2024 serta menanggapi pertanyaan dari DPRD mengenai transparansi anggaran tersebut. (*)
