Beritasulsel.com — Warga di kawasan Bulunippong, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, terpaksa memperbaiki akses jalan secara swadaya tanpa bantuan dari pemerintah kota. Aksi gotong royong tersebut terjadi pada Jumat (3/4/2026) dan menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga bahu-membahu memperbaiki jalan yang rusak. Salah satu unggahan warga menyiratkan kekecewaan terhadap pemerintah setempat.
“Alhamdulillah jalan kami dikerja, bukan ji pemerintah yang biayai tapi kami bertetangga yang gotong royong karena pemerintah ditunggu kerja ini jalan hanya janji-janji manisnya saja tidak ada bukti. Semoga pak wali lihat,” tulis warga dalam unggahan tersebut.
Viralnya video ini memicu beragam tanggapan, termasuk dari konten kreator sekaligus aktivis pemerhati pembangunan Kota Parepare, Rizaldi Ariansyah. Ia menilai aksi swadaya warga merupakan bentuk kritik keras terhadap kinerja pemerintah kota.
Menurut Rizaldi, gotong royong warga memperbaiki jalan mencerminkan kekecewaan masyarakat atas lambannya respons pemerintah terhadap infrastruktur dasar. Ia juga menyinggung tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jalan di tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan bupati atau wali kota.
“Perbaikan jalan seharusnya menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam penanganan infrastruktur di Kota Parepare,” ujarnya.
“Ini tamparan keras masyarakat yang secara tidak langsung ditujukan kepada pemimpin Kota Parepare yang telah di amanahkan memimpin Kota Parepare, sekaligus membuktikan ketidakmampuan pemimpin Kota Parepare dalam merespon keluhan masyarakat terkait perbaikan jalan rusak di Kota Parepare,” lanjutnya.
Rizaldi juga menyoroti adanya prioritas pembangunan lain yang dinilai kurang mendesak dibanding perbaikan jalan, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Pemerintah Kota Parepare malah memberikan Dana Hibah kepada Kejari dan Polres Parepare miliaran rupiah. Hal ini menimbulkan spekulasi akan adanya kasus yang ditutupi. Kenapa lebih dipentingkan dibanding untuk perbaikan jalan,” tandasnya.
Diketahui, saat ini proyek miliaran rupiah Kejari dan Polres Parepare yang berasal dari dana hibah Pemkot Parepare telah berlanjut pada tahap perencanaan. (*)
