Beritasulsel.com – Anggota DPRD Kota Parepare dari Daerah Pemilihan (Dapil) Soreang, Husain Muhammad Saud, kembali turun langsung menemui warga dalam agenda temu konstituen dan penjaringan aspirasi masyarakat.
Dalam reses kelima sepanjang masa jabatannya, Husain menerima berbagai keluhan warga. Sejumlah persoalan yang mengemuka di antaranya kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem serta distribusi bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran.
Memasuki musim penghujan, kondisi jalan di sejumlah titik wilayah Soreang menjadi perhatian. Warga mengeluhkan banyaknya ruas jalan berlubang akibat genangan air yang dinilai membahayakan pengendara.
Selain itu, sejumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) dilaporkan tidak berfungsi. Kondisi tersebut disebut berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan, khususnya pada malam hari.
Beberapa aspirasi utama yang disampaikan warga meliputi perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak serta perbaikan lampu jalan yang mati akibat faktor cuaca.
Tantangan Efisiensi Anggaran
Husain mengakui, realisasi aspirasi masyarakat saat ini dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah yang berdampak pada pengurangan alokasi di sektor infrastruktur.
“Aspirasi tetap kami input ke dalam sistem sekretariat untuk segera diteruskan ke pemerintah. Meski kondisi anggaran sedang efisiensi, saya tidak ingin hanya menampung tanpa ada kejelasan realisasi. Kami akan kawal berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan akan mengawal setiap usulan sesuai tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat.
Data Bansos Dipertanyakan
Selain persoalan infrastruktur, isu bantuan sosial kembali mencuat dalam pertemuan tersebut. Warga menyampaikan adanya dugaan penerima bantuan yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, sementara sebagian warga kurang mampu justru belum terdaftar sebagai penerima.
Menanggapi hal itu, Husain meminta pemerintah di tingkat bawah, mulai dari RT/RW hingga Dinas Sosial, tidak hanya bergantung pada data dari pemerintah pusat.
Ia mendorong dilakukannya validasi dan verifikasi lapangan secara berkala, sikap proaktif pemerintah daerah dalam pembaruan data, serta kesadaran warga yang telah mampu secara ekonomi untuk tidak lagi menerima bansos demi pemerataan bantuan.
Masuk Pokir Dewan
Seluruh hasil reses tersebut telah dicatat secara administratif oleh staf sekretariat DPRD untuk dimasukkan ke dalam sistem Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.
Terkait program strategis seperti bedah rumah, Husain menyatakan siap mengomunikasikan usulan tersebut ke tingkat provinsi maupun pusat apabila terdapat kebutuhan mendesak dari masyarakat.
Reses ini menjadi bagian dari komitmen wakil rakyat untuk memastikan aspirasi warga Soreang terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. (*)
