Parepare, Sulsel – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Sulkaf S Latief hadir mewakili Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare 2023, Senin, 21 Maret 2022.
Dalam Musrenbang RKPD yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare itu, Sulkaf S Latief membacakan sambutan seragam Gubernur Sulsel.
Dalam sambutan Gubernur, Sulkaf mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Sulsel pada 2021 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan 2020.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia memberi gambaran kondisi makro ekonomi Sulsel selama 2021. Di antaranya capaian pertumbuhan ekonomi pada 2021 bertumbuh positif 4,65 persen, meningkat dari 2020 yang berada pada level minus 0,71 persen. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen dan merupakan urutan ke tujuh tertinggi secara nasional.
“Peningkatan pertumbuhan ini utamanya didukung dari sektor pertanian sebesar 1,29 persen diikuti sektor perdagangan sebesar 0,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah keterpurukan ekonomi nasional, Sulawesi Selatan tetap dapat bertahan dengan dukungan sektor pertanian dan perdagangan,” papar Sulkaf.
Dia mengemukakan, jika pertumbuhan ini bisa dijaga dan dibarengi dengan pelaksanaan program-program recovery ekonomi, maka di 2022 dan 2023 diharapkan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sesuai dengan target akhir RPJMD Sulsel sebesar 5,04 sampai 6,52 persen.
Dia juga mengulas, tingkat kemiskinan Sulsel 8,99 persen pada September 2020, turun menjadi 8,53 persen pada September 2021. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional 9,71 persen pada September 2021. Dengan capaian 2021, Pemprov Sulsel optimis bahwa dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran ke masyarakat, maka tingkat kemiskinan ini dapat ditekan hingga 7,45 persen pada 2023.
Sulkaf mengungkapkan, prioritas pembangunan Provinsi Sulsel pada 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan Pemerintah Daerah yang dijabarkan dari RPJMD Sulsel 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Sulsel 2018-2023, serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.
“Prioritas pembangunan tahun 2023 masih dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat secara formal dan informal. Namun demikian, ini merupakan suatu peluang yang besar khususnya Sulawesi Selatan yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan mengingat bahwa Sulawesi Selatan merupakan lumbung pangan nasional yang dapat memainkan peran yang sangat penting,” ungkap Sulkaf.
Namun demikian, kata Sulkaf, terlepas dari dampak negatif pandemi, ada hikmahnya bahwa secara umum kemampuan adaptasi masyarakat terhadap teknologi informasi jauh lebih baik akibat keterpaksaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang tadinya gagap teknologi, kini berangsur-angsur mulai terbiasa dengan aplikasi-aplikasi daring seperti zoom-meeting, google-meet, gofood, grab, shopee dan aplikasi lainnya yang sebelum Covid-19 mungkin tidak pernah digunakan sama sekali.
Begitupula dengan naiknya proporsi UMKM yang terlibat dalam aplikasi daring, tercatat kenaikan transasksi e-commerce di Indonesia sesuai statista.com sebelum pandemi dan sesudah pandemi adalah Rp100 triliun pertahun. Secara umum kondisi ini dapat menciptakan pola kerja baru yang lebih efisien dan efektif dari segi waktu dan biaya produksi sehingga bisa dilakukan penghematan terhadap biaya-biaya tersebut dan dialihkan pada biaya lain yang lebih produktif.
“Dan saya kembali ingatkan bahwa semua kegiatan saat ini berbasis digital, jadi ada jejak digital. Tidak ada lagi kegiatan yang tidak ada sejarahnya tapi tiba-tiba muncul,” tegas Sulkaf.
Di penghujung sambutan, Sulkaf mengungkapkan, target kinerja pembangunan Sulsel secara makro pada 2023 yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71 – 6,18 persen, tingkat kemiskinan sebesar 8,26 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,28 persen, Indeks Pembangunan Manusia 73,05 persen, Gini Ratio 0,376.
“Untuk mencapai target itu dibutuhkan kerja yang fokus dan terkoordinasi antar semua sektor dan pelaku pembangunan dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program. Karena itu, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa program dan kegiatan yang telah kita rencanakan ini agar dapat dipercepat pelaksanaannya sehingga hasil kegiatan dan manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat,” tandas Sulkaf.
Musrenbang RKPD dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim yang mewakili Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, Ketua DPRD Parepare, Hj Andi Nurhatina Tipu, para Asisten Setdako Parepare, jajaran Kepala SKPD, di antaranya Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha, dan jajaran, serta para stakeholder terkait.
Juga hadir Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Sulsel, Anna Buana Syamson SHut MSi, yang menjadi narasumber dalam Musrenbang RKPD Parepare. (*)
