Lebih Jujur Jika HMI Berubah Menjadi Partai Hijau Hitam

Oleh: Muh Ikbal (pernah ikut bastra HMI)

Beritasulsel.com – “Dalam politik, yang paling berbahaya bukan keberpihakan, melainkan kepura-puraan.” Pepatah itu relevan ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memasuki usia 79 tahun. Organisasi ini terus menyebut dirinya independen secara etis dan organisatoris, tetapi dalam praktik politik nasional, posisi itu semakin sulit dipertahankan.

HMI tidak pernah secara formal terlibat dalam politik praktis. Namun perannya dalam proses politik tak bisa diabaikan. Jaringan kadernya hadir di hampir semua pusat kekuasaan, dari partai politik hingga lingkar eksekutif. Dalam banyak momentum, HMI berfungsi sebagai king maker—memberi legitimasi, membangun jejaring, lalu menjaga jarak ketika kekuasaan menuai kritik. Peran ini membuat HMI berada di wilayah abu-abu: ikut menentukan arah, tetapi menolak memikul tanggung jawab politik.

Lihat Juga:

Air Keras, Niat Pembunuhan, dan Pasal yang Dikorupsi

Masalah utama HMI bukan terletak pada struktur atau jumlah kader. Yang mengalami kemunduran justru kejelasan sikap. Independensi yang dahulu dimaknai sebagai keberanian menjaga jarak dari kekuasaan kini kerap digunakan sebagai alasan untuk tidak mengambil posisi tegas.

“Independensi sering berhenti sebagai jargon forum,” ujar seorang alumni HMI dalam sebuah diskusi terbatas. Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan yang meluas di kalangan kader.

Fenomena tokoh-tokoh berlatar HMI yang bermanuver luwes di lingkar kekuasaan memperlihatkan kontradiksi tersebut. Figur seperti Bahlil Lahadalia tampil sebagai politikus populis yang dekat dengan pusat pengambilan keputusan negara.

Lihat Juga:

Anggaran MBG Dikorupsi Sebelum Disalurkan ke Siswa

Keberhasilan personal mereka kerap dirayakan sebagai bukti keberhasilan kaderisasi. Namun dampak kebijakan yang mereka dorong jarang dikaitkan kembali dengan nilai dasar yang diajarkan di HMI.

Di titik ini, gagasan agar HMI berubah menjadi partai politik justru terdengar lebih jujur. Jika selama ini HMI berfungsi sebagai mesin produksi elite politik, maka perubahan bentuk bukanlah pengkhianatan sejarah, melainkan konsekuensi logis. Apalagi, HMI sejatinya telah memiliki fondasi ideologis yang jelas melalui Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP).

NDP memuat kerangka etik dan politik yang utuh. Tauhid menjadi asas moral, kemanusiaan sebagai orientasi kebijakan, dan keadilan sosial sebagai tujuan. Dalam konteks partai politik, NDP dapat menjadi dasar mahzab partai hijau hitam—hijau sebagai simbol etika Islam dan keberlanjutan sosial, hitam sebagai keteguhan sikap serta disiplin organisasi.

Lihat Juga:

Manifesto Kedaulatan Hukum dan Evaluasi Kritis atas Operasional PT Conch Barru: Sebuah Tuntutan Keadilan Publik

Selain ideologi, HMI juga memiliki sistem kaderisasi yang relatif mapan. Pedoman Perkaderan selama ini berfungsi sebagai sekolah kepemimpinan dan politik yang berjenjang. Jika ditransformasikan ke dalam partai politik, mekanisme ini dapat menjadi model rekrutmen anggota yang lebih bertanggung jawab dibanding praktik instan yang lazim di partai-partai politik.

Tujuan HMI sendiri dapat ditafsirkan langsung sebagai visi dan misi politik. Rumusan tentang pembinaan insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur mengandung agenda politik yang jelas: pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, supremasi hukum, demokrasi substantif, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Dalam kerangka partai hijau hitam, kekuasaan tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen pengabdian. Kader yang menduduki jabatan publik tidak lagi berdiri sebagai individu lepas, tetapi sebagai representasi nilai dan ideologi yang harus diuji melalui kebijakan yang dihasilkan.

Tentu pilihan ini mengandung risiko. Menjadi partai politik berarti membuka diri pada penilaian publik dan melepaskan kenyamanan memainkan peran informal. Namun risiko itu lebih jujur dibanding terus menjalankan politik tanpa pengakuan.

Alternatifnya adalah kembali secara konsisten menjadi gerakan intelektual independen dengan menjaga jarak dari kekuasaan. Namun pilihan ini menuntut keberanian untuk kehilangan akses dan privilese yang selama ini dinikmati.

Di usia 79 tahun, HMI tidak lagi berada pada fase mencari bentuk. Tantangannya adalah keberanian memilih jalan. Terus menjadi king maker tanpa tanggung jawab politik hanya akan memperpanjang kemunduran makna independensi. Dalam politik, kejelasan sikap bukan sekadar strategi, melainkan syarat kejujuran.

Muh Ikbal (pernah ikut bastra HMI)