Beritasulsel.com – Laskar Aktivis Mahasiswa Kota Makassar, Takbiratul Ihram mengecam tindakan Kapolda Sulsel terkait adanya intimidasi terhadap wartawan yang memberitakan adanya pungli di Polres Bone.
Ia mengaku tidak membenarkan adanya intimidasi terhadap wartawan karena kata dia, kemerdekaan wartawan itu sudah diatur oleh undang-undang.
“Pers atau wartawan itu bebas memberitakan segala sesuatu hal yang terjadi di masyarakat yang tentunya sesuai dengan kode etik jurnalis yang ada,” ucap Takbir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Takbir kemudian menegaskan jika hal itu (intimidasi wartawan) terjadi karena memberitakan adanya pungli di institusinya, maka sangat perlu dilakukan tindak tegas terhadap Kapolda Sulsel.
Lebih lanjut, kata dia, dengan adanya kejadian itu, sejumlah elemen aktivis di Makassar akan turun melakukan aksi solidaritas mempertanyakan tindakan Kapolda Sulsel itu.
“Insya Allah hari Senin atau Selasa kita akan aksi di depan Polda Sulsel dengan menurunkan sekira 1000 orang untuk memastikan titik terang adanya intimidasi wartawan tersebut,” ungkapnya.
“Kita mau Kapolda Sulsel memberikan penjelasan mengenai hal itu,” tandasnya.
Diketahui, kejadian ini bermula saat Heri Siswanto, seorang wartawan, melaporkan adanya dugaan pungli dalam pengurusan SIM di Polres Bone.
Heri mengungkapkan bahwa seorang warga mengeluhkan biaya pembuatan SIM A baru yang mencapai Rp500 ribu, lebih tinggi dari yang seharusnya.
Setelah berita tersebut viral, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian, bukannya memberikan klarifikasi atau membantah informasi, malah menelepon Heri dan memarahinya.
Dalam pembicaraan itu, Andi Rian mempertanyakan sikap Heri yang kerap memberitakan hal miring tentang polisi.
“Andi Rian marah-marah. Dia bilang, ‘Apa masalahmu dengan polisi, mengapa kamu sering memberitakan yang miring-miring tentang polisi? Kamu tahu nggak kalau kamu memberitakan polisi, itu kamu menghajar institusi,’” ungkap Heri menirukan ucapan Andi Rian.
Tak hanya itu, Andi Rian juga menyinggung pekerjaan istri Heri, Gustina Bahri, yang bekerja di Polres Sidrap. Tak lama setelah pembicaraan tersebut, Gustina dimutasi ke Polres Kepulauan Selayar, jauh dari tempat tinggalnya sebelumnya.
Mutasi ini berdampak besar pada keluarganya; Gustina kini tinggal bersama anak perempuannya yang berusia 4 tahun di sebuah kost sederhana di Kepulauan Selayar.
Dampak dari mutasi tersebut membuat anak Gustina terpaksa meninggalkan sekolahnya di TK Bhayangkari Sidrap.
“Anak kami harus pindah, dan kami terpaksa tinggal di tempat yang jauh dari keluarga. Apakah ini keadilan?” ujar Heri dengan nada kecewa. (*)
