Beritasulsel.com – Ikatan Pelajar Mahasiswa Tolikara (IPM-T) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyorot pemerintah Kabupaten Tolikara karena dianggap telah melenceng dari aturan tata pemerintahan Kabupaten Tolikara.
Mereka menduga pemerintah Kabupaten Tolikara melaksanakan pemerintahan melalui hotel-hotel yang ada di Tolikara. Salah satunya adalah rapat pemerintahan dilaksanakan di hotel-hotel yang ada di luar Tolikara.
Mereka juga menyebut bahwa Kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tolikara dari tahun ke tahun seakan mati suri dan lumpuh total.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dimana fungsi-fungsi pemerintahan tidak lagi berjalan efektif dan efesien dalam penyelengaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk itu para mahasiswa ini minta agar pemerintah mengembalikan aktifitas pemerintahan ke kabupaten Tolikara sehingga fungsi pemerintahan bisa barjalan efektif dalam melayani masyarakat.
“Dan jika (permintaan ini) tidak dipenuhi, maka kami akan gelar aksi pembubaran setiap aktifitas pemerintahan di Kota dan Kabupaten Jayapura,” tegas Desman Gire, Sekretaris IPM-T, di Kota Studi Makassar seraya menambahkan bahwa ‘Stop Rapat di Hotel-hotel’.
“Lebih miris adalah Pemerintahan Kabupaten Tolikara dilaksanakan di hotel di Jayapura bukan di Ibu kota Karubaga Kabupaten Tolikara. Jelas menurut kami ini sudah mengabaikan kabupaten dan masyarakat, Tolikara,” imbuhnya.
“Generasi Tolikara Bersuara (GTB), minta agar Pemkab Tolikara harus kembali ke Kabupaten. Pada peratutan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat Dalam Penyelengggaran Pemerintahan Daerah, tidak terjalan karena pemerintah di luar kabupaten seharusnya dengan zona hijau, penyelenggaran pemerintah di kabupaten tetap jalan,” tutur Desman seraya menunjukkan sebuah foto salah satu kantor yang di tempati kuda berteduh.
Berikut fotonya:
“Gambar diatas ditunjukkan bahwa memang benar pemkab Tolikara tidak menjalankan roda pemerintahan di kabupaten Tolikara, semuanya di luar dari kabupaten Tolikara. Sebab banyak kantor – kantor yang tidak digunakan, akibatnya kontor tersebut dijadikan tempat binatang sampai rumput pun sudah tinggi – tinggi,” jelas Desman
“Untuk itu diharapkan kepada seluruh pimpinan OPD agar memiliki kesadaran untuk menggelar penyelengaraan pemerintahan di Kantor Bupati Kabupaten Tolikara bukan di luar kabupaten,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Tolikara belum berhasil dimintai tanggapan terkait hal itu.
Laporan: Heri Siswanto
