Parepare, Sulsel – Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2023, Rabu (2/8/2023).
Rapat Monev yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare itu, dibuka resmi Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Kepala BPS Parepare Suparno Pani, jajaran Kepala SKPD dan pejabat lingkup Pemkot Parepare, para Camat dan Lurah, hingga Direktur PAM Tirta Karajae Parepare.
Dalam laporannya, Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun mengatakan, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan triwulan II per 30 Juni 2023 mencapai 51,57%, dan per 31 Juli 2023 telah meningkat menjadi 55,31%. “Capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang sebesar 48,31%,” kata Zulkarnaen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara realisasi keuangan per 30 Juni 2023 masih cukup rendah sebesar Rp342,62 miliar atau hanya 36,25% dari total belanja. Kemudian per 31 Juli 2023 meningkat menjadi Rp360,15 miliar atau 38,62%. “Realisasi ini masih lebih baik jika dibanding tahun 2022 yang pada triwulan II realisasinya hanya Rp252,95 miliar atau hanya 27,40% dari total belanja,” ujar Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga melaporkan bahwa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan di Parepare hingga triwulan II per 30 Juni 2023 dan per 31 Juli 2023 yang diinput oleh Operator SKPD melalui aplikasi e-Monev, belanja dalam APBD Parepare Tahun Anggaran 2023 senilai Rp924 miliar lebih, dan meningkat pada Perubahan Parsial menjadi Rp945 miliar untuk membiayai 165 program 470 kegiatan, dan 1.587 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Data ini menunjukkan bahwa APBD tahun 2023 lebih besar dibanding tahun 2022 yang hanya Rp923 miliar lebih dengan jumlah program lebih banyak yaitu 171 program, 460 kegiatan dan 1.618 sub kegiatan pembangunan,” ungkap Zulkarnaen.
Zulkarnaen turut melaporkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK fisik pada triwulan II 30 Juni 2023 sebesar 34,54%, namun realisasi keuangannya hanya Rp8,130 miliar atau hanya 11,83% dari total anggaran DAK fisik senilai Rp68,712 miliar. Kemudian pada 31 Juli 2023, realisasi fisik menjadi 36,04%, namun realisasi keuangan tidak berubah.
Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK non fisik pada triwulan II 2023 sebesar 41,95 %, namun realisasi keuangannya masih cukup rendah senilai Rp22,715 miliar lebih atau 27,47% dari total DAK non fisik senilai Rp82,683 miliar lebih. Kemudian pada 31 Juli 2023, realisasi
fisik menjadi 45,45% dan realisasi keuangan meningkat menjadi 27,70%. “Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Parepare tidak memperoleh alokasi Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat,” terang Zulkarnaen.
Sementara berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdako Parepare, disebutkan jumlah pengadaan yang dikelola sejak 2 Januari hingga 31 Juli 2023 sebanyak 791 paket dengan nilai pagu Rp70,435 miliar lebih. Itu dengan rincian pekerjaan konstruksi 23 paket senilai Rp57 miliar lebih, pengadaan barang 421 paket senilai Rp3,950 miliar, jasa konsultansi 54 paket senilai Rp3,703 miliar, dan jasa lainnya 293 paket senilai Rp5,694 miliar.
Proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang telah selesai sebanyak 782 paket dengan nilai Rp60,986 miliar. Itu dengan rincian pekerjaan kontruksi 20 paket senilai Rp47,927 miliar, pengadaan barang 421 paket senilai Rp3,950 miliar, jasa konsultansi 48 paket senilai Rp3,414 miliar, dan jasa lainnya 293 paket senilai Rp5,694 miliar.
Sedangkan 9 paket masih dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa, dengan nilai keseluruhan paket yang sementara berproses senilai Rp9,448 miliar. (*)
