Beritasulsel.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, Muh. Awal Yanto melantik dan mengambil sumpah kepada 66 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 22 kelurahan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, di Hotel Kenari, Kota Parepare. Ahad, 26/5/2024.
Hadir Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol, dan Forkopimda.
Ketua KPU Kota Parepare, Muh Awal Yanto mengatakan pelantikan tersebut sebagai salah satu tahapan dalam melaksanakan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Nopember 2024 mendatang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengingat tahapan-tahapan tersisa kurang lebih 6 bulan, maka tugas pertama yang harus dilakukan PPS yang baru dilantik ini melakukan koordinasi bertemu dengan lurahnya, TNI-Polri di tingkat kelurahan, agar dimudahkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai PPS,” ucap Muh Awal.
“Yang pastinya kita berharap mereka berintegritas, dan profesional dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini,” harapnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol, Rustan Asta mengucapkan selamat kepada PPS yang dilantik.
Ia berharap agar seluruh penyelenggara pemilu tetap menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme dalam rangka menciptakan Pemilukada yang benar-benar berkualitas, sehingga hasilnya ke depan akan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“PPS merupakan ujung tombak KPU dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pemilih yang ada di Kota Parepare. Sukses tidaknya pelaksanaan pemilu bergantung pada kinerja PPS selaku ujung tombak penyelenggara Pemilu dibawah,” ucapnya.
“Olehnya itu, saya berharap bahwa PPS harus terus meningkatkan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, memahami kode etik sebagai pelaksana pemilihan umum, bersikap netral dan hindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan rusaknya citra pelaksana pemilihan umum yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas hasil Pemilu,” tandasnya. (*)