Beritasulsel.com. Miliaran rupiah uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Takalar yang disahkan DPRD Takalar pada Desember 2017 lalu, hingga Mei 2019 belum juga tersalurkan kepada yang berhak menerimanya.
Meski berbagai kalangan telah menyinggung dan mempertanyakan uang Rp 36 M yang semestinya dinikmati para Aparatur Sipil Negara itu, namun hingga detik ini para ASN hanya bisa gigit jari tidak satu pun yang menerima.
DPRD Takalar yang selama ini dituding bungkam dan takut mengungkap hal itu, hari ini Selasa (14/05/2019) langsung membentuk Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2018.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun dalam Pansus yang diketuai DR. HM. Nawir Rahman, jawaban para eksekutif berbeda beda
Sekretaris Daerah, Drs. HM. Arsyad dihadapan Pansus mengatakan, bahwa tertundanya TPP tidak dibagi kepada para penerima, adalah atas saran KPK, kecuali analisis jabatannya dari Kementerian PAN RB sudah selesai.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa TPP akan dialihkan menjadi Tunjangan Kinerja (Tukin). Jawaban itu berbeda dengan yang dilontarkan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah, Maya Taufiq. Maya mengatakan bahwa, TPP dibagi kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing masing OPD.
Ketika ditanya tidak adanya pembagian, Maya mengaku tidak tau karena menurut dia soal pembagian TPP bukan urusannya.
Maya juga mengatakan bahwa untuk TPP, tidak semua ASN bisa menerima. Sedangkan untuk Tukin, kata Maya, hanya berlaku di Kementerian.
Hal ini semakin menarik. Pasalnya, dari informasi yang diterima, berbagai kalangan mengatakan bahwa hak ASN itu, sebagian mengalir ke pribadi Pimpinan-pimpinan OPD, bukan masuk ke DPA, seperti dikatakan Maya.
Kadis Lingkungan Hidup, A.Rijal dan Kadis Perikanan juga disebut-sebut keciprak masing masing Rp400 juta.
Kepala Dinas Perikanan, Sirajuddin Saraba yang dikonfirmasi dikantornya menimpali hal itu. Sirajuddin mengaku tidak pernah menerima seperti yang dituduhkan.
Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, A.Rijal yang berusaha dikonfirmasi, hingga berita ini diturunkan, belum berhasil.
Penulis: Maggarisi Saiyye