Buka FGD KDEKS Sulsel, Pj Sekda Harap Ekonomi Keuangan Syariah Makin Kuat

- Redaksi

Senin, 30 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makassar, Sulsel – Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi, membuka Focus Group Discussion (FGD) Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Sulsel, di Hotel Grand Claro Makassar, Senin, 30 Januari 2023

Kegiatan perdana KDEKS Sulsel pasca pelantikan pengurus pada Desember 2022 lalu ini, mengangkat tema Penguatan Kelembagaan dalam mendorong Percepatan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah dan Industri Halal di Sulsel.

Dalam sambutannya, Andi Aslam mengungkapkan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk penguatan koordinasi dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di Sulsel.
Menurutnya, kebangkitan ekonomi Indonesia akan terwujud jika ekonomi dan keuangan syariah makin kuat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penguatan itu, lanjutnya, telah menunjukkan secara nyata dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bahkan mulai mengarah pada upaya menuju konversi lembaga keuangan konvensional ke syariah, baik bank maupun non bank.

“Peluang untuk ke sana (menjadi lembaga keuangan syariah) tentu harus didukung dengan regulasi yang ada. Penguatan kelembagaan ekonomi keuangan syariah diharap dapat mendorong peningkatan market share sebagaimana ditargetkan dalam Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah,” ucapnya.

Andi Aslam yang juga Ketua KDEKS Sulsel ini mengatakan, kehadiran Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) dengan membentuk KDEKS menjadi harapan bersama agar tercipta penguatan ekonomi lokal untuk tumbuh secara inklusif melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tingkat daerah.

Dalam FGD itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, Sutan Emir Hidayat, menyampaikan paparannya terkait sinergi program strategis ekonomi syariah. Diantaranya mengenai perkembangan ekonomi syariah global dan nasional.

“Per September 2022, total aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham syariah mencapai Rp 2,296,05 triliun atau USD 150,59 miliar,” jelasnya.

Tidak cuma itu, Sutan juga menyampaikan paparannya mengenai program prioritas dan program reguler KNEKS yang diharapkan dapat menjadi program sinergitas antara KNEKS dan KDEKSbb.

Ia juga berharap kegiatan FGD ini dapat menjadi masukan bagi KNEKS dan KDEKS dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. (*)

Berita Terkait

Mendagri Puji Program Kegiatan “Anti Mager” Andalan di Sulsel
Didampingi PJ Gubernur Sulsel, Mentan Andi Amran Melayat ke Rumah Duka Alwi Hamu
Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Bahas Kontribusi Sulsel Wujudkan Swasembada Pangan Bersama Empat Menteri, Wamen, dan Kepala Daerah
Dua Menteri Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Makassar Bersama Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry, Temukan Harga Lebih Murah dari Provinsi Lain
Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia
Gelaran Fashion Show Meriahkan HUT Sulsel ke-355, Pj Bupati Beserta Pj Ketua Dekranasda Bantaeng Kenakan Batik Pajonga
Pengadaan E-katalog Konstruksi, Praktik Baik Pemprov Sulsel di Apresiasi Penggiat Barang Jasa
Pj Bupati Bantaeng Bersama Kadis Dalduk dan 55 Orang OPD-KB, Hadiri Peringatan Harganas ke-31 di Maros

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 19:16

Mendagri Puji Program Kegiatan “Anti Mager” Andalan di Sulsel

Minggu, 19 Januari 2025 - 11:06

Didampingi PJ Gubernur Sulsel, Mentan Andi Amran Melayat ke Rumah Duka Alwi Hamu

Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:28

Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Bahas Kontribusi Sulsel Wujudkan Swasembada Pangan Bersama Empat Menteri, Wamen, dan Kepala Daerah

Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:02

Dua Menteri Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Makassar Bersama Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry, Temukan Harga Lebih Murah dari Provinsi Lain

Jumat, 10 Januari 2025 - 08:52

Pj Gubernur Sulsel: Distribusi Pupuk 2.9 T Bukan Tugas Kementan, Tapi tugas BUMN Pupuk Indonesia

Berita Terbaru