Parepare, Sulsel – Orang tua siswa di UPTD SDN 3 Kota Parepare angkat bicara soal tudingan terkait penjualan buku di sekolah itu.
Seperti diungkap pemerhati pendidikan di salah satu media online, Sofyan Muhammad mengaku menerima keluhan dari sejumlah orang tua siswa di SDN 3 Parepare terkait adanya keharusan untuk membeli buku. “Dari pengakuan orang tua murid, Kepala SDN 3 menjual buku paket untuk kelas 3 dan 4. Ada buktinya, harga buku paket itu Rp200 ribu untuk tiap mata pelajaran. Bagaimana dana BOS, itu jelas peruntukannya,” kata Sofyan.
Salah satu orang tua siswa di SDN 3 Parepare, Nur Azizah Taibien justru mengungkap hal berbeda, bahwa sama sekali tidak ada pembelian buku di sekolah. Yang benar adalah siswa membeli buku di luar sekolah karena mengikuti kurikulum yang berlaku. Terjadi perubahan kurikulum yang tadinya K13 menjadi Merdeka Belajar. Tahun pelajaran baru ini diberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar khusus kelas 1 dan kelas 4 SD. Sementara kelas 2, 3, 5, dan 6 tetap K13.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Justru harga buku untuk Kurikulum Merdeka Belajar yang dibeli di luar itu hanya Rp181 ribu untuk 5 buku. Bukan Rp200 ribu per mata pelajaran seperti yang dikatakan itu. Jadi buku apa yang dimaksud seharga Rp200 ribu itu,” tanya Nur Azizah.
Karena itu, Nur Azizah menegaskan, tidak pernah ada penjualan buku di sekolah, karena sekolah tahu bahwa hal itu melanggar.
Penegasan sama diungkap Ketua Komite SDN 3 Parepare, H Bakhtiar Syarifuddin (HBS). HBS mengaku, sudah tiga kali menggelar rapat pembentukan Paguyuban Kelas sekaligus menyampaikan adanya kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar. “Saya tekankan tidak ada penjualan buku. Silakan cari referensi, karena memang tidak ada,” tegas HBS.
Oleh karena itu, dia sangat sesalkan kalau ada riak-riak seperti ini. Berarti orang tua yang bersangkutan tidak memahami persis bahwa anaknya berada di sekolah unggulan. Mau bergerak cepat, mau anaknya diunggulkan, tapi dia tidak pahami ada kondisi seperti saat ini yakni perubahan kurikulum.
“Mungkin yang komplain itu, orang tua yang tidak hadir pada saat rapat paguyuban. Dan mereka tidak memahami persis substansi yang telah dibicarakan terkait perubahan kurikulum,” beber Bakhtiar.
Senada juga ditegaskan Kepala SDN 3 Parepare, Drs H Amrihim MPd. Dia menilai informasi itu bias sehingga bisa mencederai institusi atau lembaga SDN 3 Parepare. “Tudingan sekolah kami menjual buku sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tahun pelajaran baru ini, sistem kurikulum telah berubah. Sehingga buku Kurikulum 2013 (K-13) yang sudah dianggarkan di dana BOS tidak dipakai. Perubahan kurikulum ini, sudah disampaikan kepada orang tua peserta didik melalui rapat paguyuban. “Sehingga buku kurikulum K-13 yang kita beli tidak bisa lagi dipakai, karena berbeda kurikulum. Padahal kita sudah susun anggaran K-13,” ungkap Amrihim.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare turut menelusuri informasi tentang penjualan buku di SDN 3 Parepare itu.
Sekretaris Disdikbud Parepare, HM Makmur SPd MM bersama Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Widin Wijaya langsung ke SDN 3 untuk mengkroscek kebenaran informasi itu, Selasa, 2 Agustus 2022.
Makmur mengemukakan, saat ini memang terjadi transisi kurikulum dari K13 ke Kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga hampir dipastikan semua sekolah tidak menganggarkan buku Kurikulum Merdeka Belajar karena sudah pertengahan tahun anggaran.
“Ini hampir terasa di semua sekolah, adanya perubahan K13 ke Kurikulum Merdeka Belajar muncul di tengah-tengah tahun pelajaran. Sehingga buku yang telah dianggarkan sebelumnya sudah masuk pada anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2022 dan tidak bisa diubah.Termasuk di SDN 3 tidak menganggarkan dana buku Kurikulum Merdeka, karena memang belum ada pada saat itu. Karena baru muncul di bulan Juni,” terangnya.
Mantan Kepala SMPN 4 Parepare ini menambahkan, buku adalah prioritas utama, sehingga dia berpesan, agar penerbit buku dapat dipanggil untuk memasukkan buku Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah-sekolah, sehingga bisa dianggarkan pada RKA 2023. (*)
