Beritasulsel.com – Aliansi Masyarakat Bersatu atau ASATU berunjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa 18 Januari 2022.
Mereka menuntut penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020.
Karena, kata ketua ASATU, Ardianto Sudra, beberapa oknum penyalur BPNT di Bulukumba menyakurkan BPNT dengan sistem paket. Beras dan telur serta beberapa buah buahan telah dikemas dalam kantong kresek lalu dibagikan kepada keluarga Penerima Manfaat atau KPM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal kata dia, penyalur atau e-warung hanya diwajibkan menyediakan bahan bahan seperti beras, telur, ayam dan beberapa bahan makanan lainnya lalu KPM yang datang memilih sendiri berapa kilo beras, berapa butir telur yang mereka butuhkan dengan saldo 200 ribu rupiah dari BPNT.
Untuk itu ASATU minta agar dinas sosial tidak tutup mata terhadap penyaluran yang menyalahi mekanisne tersebut. Karena kata Ardianto, penyaluran yang dilakukan secara paket maka rawan dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Contohnya, kalau dipaket, KPM langsung saja terima berapa yang ada dalam paket tanpa tahu berapa nominal yang ada dalam paket tersebut. Jadi kalau penyalur mau korupsi, maka sangat besar peluangnya,” jelas Ardianto.
“Nah yang terjadi di Bulukumba beberapa tahun ini, begini, dipaket paket jadi oknum penyalur seenaknya kasi harga berapa saja keinginannya. Mereka (KPM) tidak bisa protes. Kalau protes, maka mereka terancam dikeluarkan sebagai penerima BPNT,” imbuh Ardianto.
“Kayak ayam potong, kadang ayam ukuran kecil yang sebenarnya belum layak konsumsi diberikan kepada KPM lalu dipatok harga tinggi padahal anak ayam yang belum layak konsumsi. Sangat miris sebenarnya penyaluran BPNT di Bulukumba ini,” tutur Ardianto.
“KPM dipaksa menerima walau tidak sesuai. Seperti buah apel, dalam pedoman sembako 2020, tidak dicantumkan buah apel sebagai salah satu komoditi yang diberikan kepada KPM, yang ada hanya, beras, jagung, ayam, telur. Tapi di Bulukumba KPM diberikan buah apel, KPM harus terima karena kalau tidak, siap siap didepak (dikeluarkan),” terangnya.
“Nah kalau disalurkan sesuai mekanisme, KPM yang langsung memilih berapa kilo beras, telur dan lain lain, maka KPM puas karena kebutuhannya terpenuhi kemudian KPM tahu bantuan 200 ribu rupiah dia belanjakan di E-warung sesuai nominal yang ada dan tidak bisa dkorupsi,” imbuh dia.
“Untuk itu kami berharap agar Kepala Dinas Sosial Bulukumba yang baru, tidak tutup mata akan hal ini dan mulai bulan February proses penyaluran BPNT harus sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu KPM datang sendiri memilih kebutuhannya di E-warung,” harapnya.
Selain itu, masih kata Ardianto, penyaluran BPNT di Kabupaten Bulukumba sepertinya terjadi seenak perutnya para oknum penyalur. Pasalnya, dibeberapa tempat, oknum penyalur menyalurkan BPNT sesuai kehendaknya saja kadang dicicil atau disalurkan secara angsur.
“Jadi bulan februari 2022 ini harusnya Kadis Sosial yang baru turut andil mengawasi agar penyaluran di semua desa di Bulukumba harusnya sesuai mekanisme yang diatur dalam pedoman sembako 2020 supaya para KPM puas dan haknya dia terima utuh tanpa ada potongan,” pungkas Ardianto.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba belum berhasil dikonfirmasi.
Editor: Heri
