Makassar, Sulsel – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada Peringatan HAM sedunia yang ke-72 yang digelar Kementerian Hukum dan HAM melalui Video Conference di Hotel Claro Makassar, Senin, 14/12/2020.
Prestasi ini sekaligus juga menjadi penghargaan ke-177 yang diraih pemerintahan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.
Acara ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly serta dihadiri beberapa Menteri Kabinet Kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, pemerintah memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh, dan maju.
Terkait hak asasi setiap manusia, pemerintah terus berupaya untuk menuntaskan masalah HAM baik yang pernah terjadi di masa lalu hingga saat ini secara bijak dan bermartabat.
“Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia internasional,” ujar Jokowi.
Sementara Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengapresiasi 14 kabupaten/kota di Sulsel yang meraih penghargaan daerah peduli HAM. Mengingat, daerah tersebut turut mengantarkan Provinsi Sulsel meraih penghargaan atas upaya pembinaan dan pembangunan Kabupaten/Kota peduli HAM pada Tahun 2020 di atas 50 persen.
“Sebenarnya kita tidak sulit dalam memenuhi hak-hak dasar kemanuasiaan. Karena kehidupan masyarakat Sulsel telah ditanamkan filosofi hidup seperti sipakatau, sipakainge, dan sipakelebbi. Jadi saya mengapresiasi bupati dan walikota dalam menjalankan programnya mendorong hak asasi kemanuasiaan. Karena hal ini penting untuk dalam setiap kemajuan daerah,” kata Nurdin Abdullah.
Nurdin juga berharap dengan adanya penghargaan ini seluruh bupati/wali kota bisa lebih menyempurkan lagi program-program dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. Khususnya warga kepulauan. Menurutnya, dirinya masih melihat ada masyarakat pulau yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan.
“Kalau kita melihat kehidupan kepulauan, kebutuhan dasar masyarakat kita belum sepenuhnya terpenuhi. Baik dari segi air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Hari ini menjadi momentum penting untuk kita sama-sama menyempurnakan program kita dama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kita kedepan,” pungkasnya. (*)
