Beritasulsel.com – Pemerintah Kota Parepare melalui UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penandatangan kerjasama dengan Lapas IIA Parepare.
Kegiatan berlangsung di Tribun Aula Terbuka Lapas Parepare, Rabu (5/2/2025).
Program ini bertujuan mengimplementasikan kerja sama strategis yang telah disepakati pada pemberian layanan pendidikan kesetaraan untuk Paket A, B dan C bagi Warga Binaan yang sedang menjalankan masa pidananya di Lapas Kelas IIA Parepare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Makmur mengatakan, kegiatan ini merupakan sebuah tonggak awal yang sangat penting di dalam mencerdaskan seluruh masyarakat khususnya bagi Warga Binaan yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Parepare.
“Seyogyanya mereka semua memiliki hak yang sama dalam menerima pendidikan,” ujarnya.
Diharapkan, lanjut Makmur, dengan perjanjian kerjasama ini betul-betul menjadi jalan dalam mengentaskan buta aksara, baca dan menulis bagi seluruh warga binaan yang ada, sehingga pada akhirnya memiliki Ijazah sebagai bekal nantinya pada saat selesai masa pidananya.
“Terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Lapas IIA Parepare beserta seluruh jajaran atas kepedulian, perhatian dan kinerjanya sehingga program pendidikan kesetaraan ini terlaksana dengan sangat baik walaupun dalam kondisi sarana dan prasarana yang terbatas. Ini langkah strategis Kepala Lapas IIA Parepare dalam menindaklanjuti Visi dan Misi Presiden RI Tentang Asta Cita,” ucap dia.
Kepala Lapas IIA Parepare Totok Budiyanto, menyambut baik kerjasama ini. Totok berharap ini akan terjalin secara terus menerus sebagai bentuk pelayanan pembinaan terbaik kepada seluruh Warga Binaan yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Parepare yang sebelumnya putus sekolah.
Tak hanya itu, Totok tidak hentinya-hentinya memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh tim pengajar/Guru yang senantiasa gigih dan bersabar dalam memberikan pelajaran dan pengajaran kepada Warga Binaan peserta didiknya, sehingga apa yang diharapkan bersama menjadi buah yang manis dalam pencapaian salah bentuk program pembinaan dalam Lapas Kelas IIA Parepare.
“Di mana hal ini sangatlah sejalan dengan pengaplikasian UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan khususnya Pola Pembinaan bagi Warga Binaan yang ada dalam Lapas/Rutan,” ujar dia.
Selain itu, juga berdasarkan UUD 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan pemerintah di bidang pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. (*)
